Komisi III DPR RI, Kapolri dan Propam di desak Cabut SP3 Kasus Kematian Anselmus Wora

Republiksatu.com,Jakarta; Pengungkapan kasus kematian seorang ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Anselmus Wora yang meninggal secara tragis dan misterius pada 31 Oktober 2019 lalu di Dusun Ekoreko, Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende yang berbuntut pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Dirkrimum Polda NTT.  karena belum digelarnya Berita Acara Pemerikaan (BAP) terhadap Saksi Kunci yang bersama-sama dengan Almarhum Ansel Wora oleh pihak Polres Ende dan Polda NTT, memperlihatkan kepada publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam penanganan kasus kematian ini, demikian di katakan Petrus Selestinus (Koordinator TPDI & Pengacara Peradi) di acara diskusi Publik Tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anselmus Wora, di selenggarakan oleh Garda NTT di Margasiswa PP PMKRI, Jl.Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, Jumaat, 13/3/2020

“Dari alur pengungkapan kasus, terdapat beberapa tahap penyelidikan yang cacat, sehingga pihak penyidik secara prematur menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Ini aneh. Padahal, pihak penyidik sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan hingga proses otopsi guna memperkuat bukti, yang oleh Penyidik sendiri sudah memberi signal 90% kasus tersebut akan terungkap”ungkap Petrus Selestinus yang juga Alumni PMKRI .

Petrus menilai bahwa  Kasus ini harus di buka kembali, SP3 atas kasus ini yang di keluarkan Polda NTT, harus di cabut, tentunya, pencabutan SP3 ini, bisa dilakukan apabila ada desakan kuat dari Komisi III DPR RI sebagai mitra Polri, serta juga harus ada desakan ke Kapolri dan Propam, agar membuka kembali kasus ini, dan melanjutkan penyidikan terhadap kasus ini, terburu-burunya Polda NTT menghentikan kasus tersebut, semakin menguatkan keyakinan publik terhadap motif terselubung dan intervensi kepentingan di balik pengungkapan kasus tersebut.

“orang awam yang tidak mengerti hukum pun bertanya-tanya, ada apa di balik kasus ini? Mengapa belum ada tersangka yang ditetapkan? Mengapa hasil otopsi baru diumumkan setelah dua bulan? Mengapa kasus ini secepatnya dihentikan? Hal ini ada indikasi kuat terjadinya krisis integritas di Polda NTT,karena itu biarlah Propam yang bisa memberikan sanksi terhadap kinerja Polda NTT,”tandas Petrus.

Sementara itu, narasumber lainnya, yakni Nyoman Rae mengatakan bahwa apabila kasus ini di bawa ke Komisi III DPR RI, maka sudah masuk ranah politik, yang tentunya bisa juga mempengaruhi tercabutnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kematian Anselmus Wora, pasalnya, kasus ini sudah menjadi kasus public, yang menimbulkan rasa keadilan masyarakat NTT terusik, Komisi III DPR RI memiliki kewenangan untuk menegur Kapolri, bahkan meminta Kapolri agar kasus ini di ambil alih oleh Mabes Polri, sehingga secara internal akan bisa terkuak adanya indikasi sesuatu yang di tutupi dalam kasus ini.

“Kita desak agar Komisi III DPR RI, yang sekarang ketuanya berasal dari NTT, agar peduli dan empati terhadap kasus yang di alami oleh saudaranya, satu daerah, jangan diam saja donk”tandas Nyoman Rae yang seorang lawyer.

 


0 Comments


Leave a Comment