IPO Soroti Kinerja Kementerian di 100 Hari Kabinet Indonesia Maju

Republiksatu.com, Jakarta

Masa 100 hari pertama memerintah, ibarat ‘bayi yang baru dilahirkan’, di mana kualitas kehidupannya ke depan ditentukan oleh kualitas asupan gizi dan pola asuh yang baik agar bayi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, hal ini bermakna bahwa dalam 100 hari kerja, pasca membentuk Kabinet Indonesia Maju, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, memerlukan asupan langkah langkah strategis dan juga pemetaan prioritas pelaksanaan program dalam menentukan kebijakan, namun juga membutuhkan asupan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat, lembaga legislatif ,Yudikatif dan juga lembaga ketahanan maupun keamanan Negara, agar dapat menciptakan kondisi kondusif untuk bekerja menyelenggarakan program prioritas pembangunan sesuai visi missi Presiden Jokowi, sehingga ada capaian yang di peroleh dalam seratus hari kerja tersebut, namun demikian ada sesuatu yang mesti di sikapi dalam momentum seratus hari kinerja Kabinet Indonesia Maju ini, hal tersebut di ungkap pada acara diskusi publik bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020) kemaren.

Pada acara di diskusi ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan, bahwa Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Hal ini berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan IPO pada 10-31 Januari 2020, Responden menyoroti kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet. Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua, " ungkap Dedi 
Menurutnya, ada sekitar  27,5 persen responden, menyampaikan pendapatnya bahwa Kemenag memiliki kinerja yang buruk, kemudian, untuk kategori yang sama, sebanyak 25 persen responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk.
Selain itu, IPO juga menyoroti ada tiga kementerian lain yang masuk dalam lima besar kinerja terburuk, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23, 6 persen responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21 persen.
Selanjutnya disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan 20 persen, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan 17 persen, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5 persen.
Kemudian, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dengan 16 persen dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan 15,9 persen.
Dedi mengungkapkan ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian tersebut.
"Adapun pendapat dari responde, ada 31 persen dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan dan 11 persen karena menteri dianggap orang partai serta 8 persen karena kegaduhan (oleh menteri atau kebijakannya)," tandas Dedi


0 Comments


Leave a Comment