Inggard Joshua Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta: Pemprov DKI Jakarta Harus Tegas Menagih Fasum & Fasos dari Pengembang

Republiksatu.com,Jakarta; Seringnya terjadi permasalahan tidak tertibnya para pengembang perumahan, real estate maupun perkantoran, untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang mengatur kewajiban pengembang menyerahkan fasos-fasum kepada Pemprov DKI, sehingga memicu terjadinya konflik di kalangan masyarakat, bahkan tidak hanya konflik, melainkan juga bisa mendorong kerugian di kalangan masyarakat, utamana yang tinggal di kawasan perumahan, real estate maupun perkantoran yang di kelola pengembang, tentunya mereka dalam aktivitas kehidupannya  memerlukan fasilitas umum maupun fasilitas social dal

Kondisi inilah yang kemudian mendorong Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta untuk mendesak Pemprov DKI Jakarta, melakukan  penagihan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang, demikian di sampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat di hubungi republiksatu.com melalui telpon selularnya, Sabtu, 29/2/2020

“untuk mengoptimalkan penagihan fasos-fasum dari pengembang diperlukan ketegasan untuk menerapkan payung hukum daerah secara efektif di lapangan, Kita punya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang mengatur kewajiban pengembang menyerahkan fasos-fasum kepada Pemprov DKI," ungkapnya

Menurut Inggard, Nah, Perda tersebut, sudah ada mekanisme penerapannya yakni dengan sudah diterbitkannya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pergub Nomor 12 Tahun 2020 juga menjadi penyempurnaan atas Pergub Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001, inilah pada tataran pelaksanaannya perlu ada ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta" tukasnya.

Untuk itulah, imbuh Inggard, pihaknya sangat berharap Biro Hukum Pemprov DKI bersama OPD terkait untuk lebih bertindak tegas menerapkan aturan-aturan hukum yang sudah dibuat bersama DPRD DKI, kenapa demikian, karena  Fasos-Fasum itu  selain di perlukan warga Jakarta, juga akan menjadi catatan aset milik Pemprov DKI. Jangan sampai ada pengembang belum menyerahkan kewajibannya tapi dibiarkan.

“Dalam hal ini, selain di perlukan ketegasan dari pihak Pemprov DKI Jakarta, juga diperlukan kesadaran dari Para Pengembang, untuk melaksanakan kewajibannya, nah kalau masih ada pengembang yang belum sadar, maka sosialisasikan peraturan tersebut ke para pengembang secara massif, nah kalau masih bandel, ya, terapkan sanksinya sebagai efek jera bagi para pengembang yang belum melaksanakan kewajibannya”tandas Inggard Joshua Politisi Partai Gerindra dari dapil Jakarta 9 ( Kec.Cengkareng, Kec.Tambora dan Kec. Kalideres Kota Adm Jakarta Barat) ini.

 

 


0 Comments


Leave a Comment