Pengamat : Soal Kasus Joko Tjandra, Benny K Harman Jangan Ragu-Ragu Gunakan Hak Interpelasi DPR RI

Republiksatu.com, Jakarta

Beberapa hari ini, perhatian public masih terarah pada kasus keluarnya surat jalan bagi buron kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra, Terungkapnya persoalan surat jalan untuk Djoko Tjandra pertama kali dikemukakan oleh  Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin menduga ada pihak dari instansi tertentu yang membantu  memuluskan  langkah Djoko Tjandra  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., kasus ini pun bergulir hingga masuk ke DPR RI, tak membutuhkan waktu lama, Komisi III DPR RI langsung meresponya, kemudian menggelar rapa dengar pendapat dengan memanggil pihak pihak yang terkait dengan kejadian tersebut, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Benny K Harman Politikus Demokrat ini mengungkit pertemuan Jokowi dengan adik Joko Tjandra itu setelah menyampaikan kecurigaannya pada proses kedatangan Joko Tjandra yang terkesan diberi jalan oleh pemerintah, saat itu Benny mengatakan pemerintah sebenarnya mengetahui sekaligus memuluskan proses kedatangan Joko ke Indonesia., Oleh karena itu, Benny meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan untuk meluruskan persepsi publik terkait keterlibatannya dalam proses kedatangan Joko Tjandra.

 “Saya sangat mengapresiasi apa yang di sampaikan sdr Benny K Harman untuk minta penjelasan dari Presiden Jokowi dalam kasus penghapusan red Notice bagi Tjoko Tjandra,”Ucap Amir Hamzah, saat di temui di Kawasan Jakarta Pusat, Senin, 27/7/2020

Amir mengatakan bahwa apa yang disampaikan Benny K Harman politisi Demokrat ini, sesungguhnya suatu langkah berani dan sangat tepat, untuk meminta penjelasan dari Presiden Jokowi, karena itu gagasan tersebut harus di tindaklanjuti oleh sdr Benny K Harman untuk menggunakan hak Interpelasi sebagai anggota DPR RI, yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

“Untuk mengajukan Hak Interpelasi, di Undang-Undang tersebut, telah di atur  minial di ajukan  25 orang anggota DPR RI, dan minimal cukup di dukung 2 Fraksi, Sdr Benny K Harman jangan ragu-ragu dan malu-malu untuk meminta penjelasan dari Presiden Jokowi, secara formal dapat dengan menggunakan hak Interpelasi, agar masyarakat juga ingin tau kejelasan dugaan keterlibatan pihak Istana dalam perkara penghapusan red notice Joko Tjandra,”Tukas Amir.

Jika DPR RI, imbuh Amir, Tidak berani menggunakan hak Interpelasinya, maka masyarakat pun bertanya-tanya, ada apa ini, kenapa DPR RI nggak berani?lalu yang di lontarkan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Dirjen Keimigrasian itu, apa hanya sekedar lelucon belaka, atau hanya sekedar gertak sambal terhadap Pemerintah.

“Untuk itulah, saya berharap Sdr Benny yang mengungkap, Sdr Benny  juga harus berani menggalang rekan-rekannya untuk meminta keterangan dari Presiden Jokowi melalui penggunaan hak Interpelasi,”pungkas Amir.





0 Comments


Leave a Comment