24 Tahun Belum Tuntasnya Kudatuli 96 Para Korbannya Bakal Seret Megawati Sutiyoso dan SBY ke Mahkamah International

Republiksatu.com, Jakarta;

Tragedi kekerasan politik yang lebih dikenal kudatuli 24 tahun silam masih menyisakan persoalan hukum yang rumit. Pelanggaran HAM yang nyata dilakukan negara terhadap warganya hilang begitu saja. Sebagai negara hukum tentu sebagai taruhannya. “Kasus ini dari tahun ke tahun hanya dijadikan tunggangan politik saja demikian disampaikan . Bowo eksponen 27 juli 1996, saat di temui republiksatu.com di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumaat, 24 Juli 2020.

” Misal, PDIP selalu teriak usat usut ketika tidak berkuasa, tapi ketika berkuasa diam sejuta bahasa. Oleh karena itu saya tidak yakin kasus ini akan diungkap secara hukum yang berkeadilan meskipun saat ini  Jokowi Presiden dari PDIP, Semua hanya omong kosong,  dan tidak mungkin kasus ini di tuntaskan di dalam negeri, di karenakan adanya kepentingan politik terutama dari kalangan militer yang tidak ingin dugaan keterlibatannya terbongkar, dan pelakunya seperti Sutiyoso dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pesakitan di masa tuanya” ungkap Bowo yang juga pernah aktif di PRD, di saat meletus kerusuhan 27 Juli 1996, 24 tahun silam.

Menurut Bowo, kasus kerusuhan 27 Juli 1996 ( kudatuli 1996) atau di kenal dengan sebutan tragedy sabtu kelabu, 24 tahun silam itu, hingga saat ini tidak di tuntaskan di karenakan adanya  indikasi konspirasi politik antara petinggi militer TNI Angkatan Darat dengan pihak sipil ( pihak Megawati SP beserta antek-anteknya) agar kasus ini tidak terungkap dan tidak di tuntaskan, hal ini Nampak, selama 24 tahun ini, kasus kudatuli 1996 ini hanya kroco-kroconya yang di adili, dan di hukum, sedangkan di era presiden Gus Dur tahun 2000 terungkap dari hasil penyidikan mabes polri bahwa dalam pengambilan paksa itu dilakukan oleh pasukan pemukul Kodam jaya brigif I jaya sakti dan bataliyon infanteri 201 jaya Yudha yang menyamar sebagai massa PDI pro kongres medan pimpinan Soerjadi. Tiga hari sebelum kejadian, tanggal 24 Juli 1996, pukul 22.00 wib di markas Kodam jaya diadakan rapat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kasdam yang dihadiri Brigjen Zacky Anwar Makarim, kolonel Hariyanto, kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Rapat memutuskan untuk mengambil alih secara paksa kantor DPP PDI, serta adanya fakta di lapangan bahwa Sutiyoso saat itu sebagai Pangdam Jaya, nampak memimpin pasukan PHH yang membantai relawan PDI Pro Mega, yang ada di dalam gedung DPP PDI tersebut, SBY dan Sutiyoso tidak pernah tersentuh hukum, keterlibatan Sutiyoso dan SBY tidak pernah di usut, mereka menikmati kekuasaan dari darah yang mengalir dari korban 27 juli 1996.

“Saat itu, 24 tahun lalu, saya berada di posko Jatim, komandan relawan satgas dari Jawa Timur saat itu  adalah alm Susilo Muslim berasal dari Nganjuk Jatim, di bantu sdr Drajat dari Jember Jawa Timur, ketika terjadi penyerbuan itu, pasukan PHH bersenjatakan bayonet, melakukan pembantaian kepada rekan-rekan kami, dan sebagian mayatnya di buang di dalam sumur yang berada di dekat dapur di dalam gedung itu, saya melihat kejadian itu semua, namun alhamdulilah saya dapat terselamatkan dari peristiwa sadis itu,kami bukan dari bagian 144 orang yang di tangkap dan di penjarakan selama 4 bulan 10 hari di rutan Salemba, tapi justru kami menjadi korban yang terus di kejar aparat saat itu, hidup kami tidak tenang, kami bersembunyi dari kejaran aparat hingga pecahnya reformasi 1998”kenang Bowo.

Oleh karena itu, atas kejadian 24 tahun silam itu, Imbuh Bowo, maka  kami para korban kudatuli 1996  sepakat untuk membawa kasus ini ke mahkamah International, gugatan pertama kepada Megawati Soekarnoputri karena Saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat tahun1996 Megawati sempat sebagai saksi. Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim Megawati mengatakan bahwa beliau sudah tahu kalau kantor DPP PDI mau diserbu atas bisikan orang dekatnya, Saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat tahun1996 Megawati sempat sebagai saksi. Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim Megawati mengatakan bahwa beliau sudah tahu kalau kantor DPP PDI mau diserbu atas bisikan orang dekatnya, mestinya kalau sudah mengetahui aka nada penyerbuan, tapi Megawati tidak melakukan pencegahan, sehingga insiden itu terjadi, ini jelas pelanggaran hukum, selain itu, Megawati SP beserta antek anteknya menghilangkan barang bukti, yakni Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No.58, yang sekarang di rubah menjadi kantor DPP PDI-Perjuangan, penghilangan barang bukti dan menghalangi-halangi penyidikan kasus pelanggaran HAM kudatuli 1996, juga merupakan tindakan pidana,  bukan hanya itu, Sutiyoso dan Susilo Bambang Yudhoyono juga bakal kami seret ke Mahkamah International, enak saja Sutiyoso tidak tersentuh hukum malah jadi GUbernur DKI Jakarta 2 periode dan Kepala BIN, begitu pula SBY, yang memimpin rapat penyerbuan malah jadi Presiden 2 periode, ini jelas tidak adil.Kami punya bukti surat Inteldam Kodam Jaya kepada Kapolda yang menunjukan bahwa Kodam Jaya telah menahan beberapa aktivis mahasiswa dan pro demokrasi pasca kerusuhan 27 Juli 1996 penyerangan kantor PDI di Jakarta. Sutiyoso saat itu merupakan Pangdam Jaya dan tidak mungkin dia tidak tahu., selain itu Bowo juga mengatakan saat itu telah terjadi penculikan yang diduga dilakukan oknum Inteldam Kodam Jaya pada 1 Agustus 1996 saat menghadiri gugatan Megawati di pengadilan negeri Jakarta Pusat, terkait pelaksanaan Kongres Nasional PDI di Medan yang melahirkan Ketua Umum PDI Soerjadi, nggak mungkin itu terjadi kalau tidak ada perintah dari Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya.

“Cukup sudah 24 tahun, kami menunggu kepastian kasus kudatuli 1996 ini di tuntaskan, tapi tidak tuntas-tuntas, karena itu, demi memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang masih hidup maupun yang sudah tiada, kami di dampingi oleh pengacara muda dari berbagai Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri dan beberapa pengacara berkelas International, sedang mempersiapkan gugatan ke mahkamah international, terhadap Sutiyoso, SBY dan Megawati SP, kami kurang mempercayai kasus ini di tuntaskan di dalam negeri, karena itu kasus ini harus di bawa ke mahkamah International, dosa politik Sutiyoso, SBY dan Megawati SP yang mengorbankan kawan-kawan kami harus di bayar lunas dengan menjadikan mereka pesakitan di mahkamah International, Kami belum pernah memaafkan Sutiyoso, SBY dan Megawati SP atas hilangnya rekan-rekan kami dalam kerusuhan 27 Juli 1996, bagi mereka yang mengatakan kasus 27 Juli 1996 sudah selesai dan memaafkan Sutiyoso, SBY dan Megawati adalah mereka yang tidak Pancasilais, Kalau mengaku Pancasilais, kasus ini harus di tuntaskan donk, tanpa pandang bulu, Tragedy 27 Juli 1996 itu pelanggaran HAM, maka harus di tuntaskan sesuai sila ke 2 Pancasila, tidak adil kalau Sutiyoso yang memimpin penyerbuan membantai kawan kami tidak di adili dan tidak di hukum, begitu pula SBY yang memimpin apat rencana penyerbuan juga tidak di adili,ini tidak adil, sedangkan Megawati yang membiarkan tragedy itu terjadi dan menghilangkan barang bukti juga tidak tersentuh hukum, ini jelas tidak adil”pungkas Bowo.


0 Comments


Leave a Comment