Tolak UU Covid 19 & Segera Deportasi Tenaga Kerja Asing Asal Cina

Republiksatu.com,Jakarta;

Mengamati secara saksama berbagai realitas dan dinamika yang terjadi dalam rangka penanggulangan bahaya COVID-19 dan semakin marak dan masifnya kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal negara komunis RRC di berbagai wilayah NKRI, berkaitan dengan kondisi kekinian yang mengarah pada situasi yang berindikasi adanya ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan negara , maka Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia ( PN MPBI) menggelar konferensi pers, pada hari Rabu, 11 Mei 2020 di kantornya, berada di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, hadir dalam konferensi pers ini, Drs. H. M. Hatta Taliwang., M.Kom Koordinator Presidium,  Darmayanto sebagai Sekretaris Jenderal, dan anggota Presidium, yakni Dr. M.S. Ka’ban, SE., M.Si, Max Sopacua, SE, M.Sc, Dr. Ir. Gunawan Adji, MT,  dr. Zulkifli S. Ekomei Arianatareja, PKP. KPT. RD. Heru Rusyamsi, Amir Hamzah, Ir. Nur’aini Bunyamin  dan Ir. Heppy Trenggono, M.Kom

Dalam pernyataannya, PN MPBI, menyampaikan bahwa  Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan cukup layak menjadi payung hukum bagi segala kebijakan dan tindakan pemerintahan untuk menanggulangi bahaya COVID-19.

“ Atas dasar itulah kami menolak diberlakukannya PERPU 1 tahun 2020 dan adalah cukup arif dan bijak bila presiden Jokowi menunjukan sikap kenegarawannya untuk mencabut dan membatalkan pemberlakuan PERPU nomor 1 tahun 2020 tersebut,”ungkap Hatta Taliwang.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Dalam penyelenggaran otonomi daerah, maka pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur dan DPRD memiliki kewenangan atributif untuk melaksanakan amanat konstitusi. Oleh karena itu maka penanganan dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya benturan otoritas dan kebijakan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Pelaksanaan PSBB harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencegah timbulnya gejolak sosial.

“Penyelenggaraan penangulangan bahaya COVID-19 jangan dijadikan ajang untuk melakukan politisasi dan tidak boleh menimbulkan permusuhan antar sesama pejabat penyelenggara pemerintahan daerah’tandas Hatta Taliwang.

Sementara itu, PN MPBI juga menyoroti  terbatasnya jumlah rumah sakit khususnya pada daerah-daerah kawasan tengah dan timur indonesia harus dijadikan cambuk oleh pemerintah untuk membangun rumah sakit darurat atau memanfaatkan bangunan-bangunan milik pemerintah termasuk BUMN dan BUMD untuk dijadikan rumah sakit darurat.

“ Agar segala upaya penyelenggaraan penanggulangan bahaya COVID-19 dapat berlangsung secara terukur, efektif dan efisien maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan keselamatan tenaga medis maupun tenaga dari profesi lainnya yang diberi tugas untuk ikut serta dalam penanggulangan bahaya COVID-19 termasuk dari mereka berasal dari TNI dan Polri”ucap dr. Zulkifli S. Ekomei Arianatareja salah seorang anggota Presidium PN MPBI

Dr Zul panggilan akrabnya juga mengatakan bahwa  untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan dana/anggaran untuk penanggulangan bahaya COVID-19, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dan dana masyarakat, PN MPBI secara serius memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk memberlakukan HUKUMAN MATI kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi dalam penggunaan/pengelolaan anggaran dimaksud.

Sementara itu, PN MPBI juga menyikapi adanya kebijakan pemerintah Jokowi  dampak pandemik Covid-19 agar  menjamin ketentraman masyarakat dan keamanan social, dan berharap  kearifan penyelenggara pemerintahan negara yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bahaya COVID-19 agar segala kebijakan dan program yang dijalankan tidak menimbulkan dekadensi dan demoralisasi dikalangan umat beragama khususnya umat Islam, agar semua umat beragama dapat melaksanakan kegiatan peribadatannya sesuai amanat konstitusi yang menetapkan bahwa NEGARA BERDASARKAN KEPADA KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Sementara itu, dalam menyikapi semakin merebaknya tenaga kerja Asing terutama yang berasal dari Cina, menyatakan bahwa Amanat konstitusi berupa kewajiban penyelenggara pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengandung pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh, yang tidak boleh di intervensi, diekspansi dan dipenetrasi oleh negara lain maupun oleh kekuatan konspirasi global non negara. Dalam kaitan itu maka masuknya TKA ilegal asal Negara RRC Komunis ke beberapa daerah di Indonesia harus direspon dengan menggunakan paradigma kedaulatan negara,

“  Kehadiran TKA dan WNA asal negara RRC Komunis yang menurut keterangan Menaker saat ini jumlah TKA China di Indonesia mencapai 40.000 jiwa, Sedangkan menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly mengungkapkan ada 188 ribu warga negara asing (WNA) asal China memasuki Indonesia pada Januari 2020 atau setelah merebaknya virus corona. Ini jelas merupakan ancaman nyata terhadap kemerdekaan dan kedaulatan NKRI”tegas Amir Hamzah yang salah seorang  anggota Presidium MPBI

Oleh karena itulah, imbuh Amir, sudah selayaknya demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, sudah selayaknya  kehadiran TKA dan WNA RRC Komunis di seluruh wilayah kedaulatan NKRI, harus di tolak. Oleh karena itu kami dari PN MPBI mendesak pemerintah untuk dalam waktu yang sesingkat singkatnya mngembalikan para TKA dan WNA tersebut ke negara asalnya.

 “ PN MPBI bersikap tegas bahwa setiap orang apakah dia pejabat negara, partai politik, anggota legislatif, para birokrat yang secara nyata memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para TKA dan WNA asal RRC Komunis ke Indonesia patut dianggap sebagai pengkhianat negara,”tandas Amir Hamzah

 

 


0 Comments


Leave a Comment