Jika Rumah Sakit Sudah Tidak tertampung Di Usulkan Gedung DPR MPR Sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Republiksatu.com,Jakarta; Sejarah sudah mencatat bahwa Gedung DPR-MPR adalah tempat terjadinya kudeta konstitusi terhadap UUD'45 sehingga diberlakukannya UUD'45 palsu pada tahun 1999 - 2002, oleh para penghianat anggota MPR yang didukung sepenuhnya oleh LSM asing, National Democratic Institute yang dipimpin oleh Madellein Albright dibantu oleh beberapa LSM dalam negeri yang dibiayai asing. Sementara itu, Saat ini ketika terjadi pandemi Covid-19, di tempat yang sama sedang dibahas Rancangan Undang Undang Omnibus Law bikinan pemerintah dan dimintakan untuk disahkan oleh DPR, yang jelas lebih memihak kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat, demikian disampaikan dr. Zulkifli S.Ekomei  kepada republiksatu.com, Senin, 27/4/2020.

“Hanya dalam kurun waktu singkat setelah pembatalan kebijakan darurat sipil, secepat kilat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru. Salah satu kebijakan baru bidang ekonomi yang dirilis adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Jika kita membaca secara seksama, sebenarnya tidak perlu kaget apabila isi Perppu ini menjiplak Omnibus Law, karena keduanya yang membuat adalah pemerintah,”ungkap dr. Zulkifli S Ekomei aktivis dan anggota Patriot Proklamasi

Menurut dr Zul, Misalnya terkait dengan pasal 5 dalam Perppu yang memberikan penurunan tarif pajak PPh badan menjadi 22% tahun 2020, 20% tahun 2022, dan 17% untuk wajib pajak dalam negeri yang tercatat di bursa saham. Dalam draft Omnibus Law Perpajakan, terkait insentif tarif PPh badan ada dalam Pasal 3, hanya pasalnya yang berbeda tapi kontennya sama persis.  Ketika terjadi protes rakyat dengan diamnya partai-partai terhadap langkanya alat pelindung diri(APD) seperti masker, padahal pada saat kampanye partai-partai berlomba membagi atribut partai dan kaos, maka buru-buru anggota DPR membentuk Satgas Covid-19, sehingga melampaui wewenangnya sebagai lembaga legislatif.  Antara legislatif dan eksekutif terlihat tumpang tindih dalam penanganan pandemi Convid-19, ditambah kurangnya akomodasi untuk isolasi pasien Covid-19, tidak ada salahnya jika Gedung DPR-MPR dijadikan tempat isolasi pasien Covied-19, karena selain sudah terbentuk Satgas Covid-19, wajar kalau mereka sebagai wakil rakyat berkorban untuk rakyat yang diwakilinya.

“Saya  melihat terjadi kurangnya sense of crisis, hal ini terjadi karena patut diduga adanya oknum oknum yang berupaya memanfaatkan situasi krisis corona dan krisis ekonomi untuk meloloskan agenda keberpihakan para wakil rakyat kepada investor dan bukan pada rakyat. Jadi sudah sewajarnya mengembalikan fungsi gedung milik rakyat tersebut untuk pelayanan hakiki kepada rakyat yang terdampak pandemi yang saat ini memang sangat membutuhkan penanganan, itulah sebabnya saya mengusulkan jika rumah sakit sudah tidak tertampung lagi, agar  Gedung DPR - MPR Sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19, masih banyak tuh ruangan kosong di gedung DPR-MPR yang dapat di gunakan untuk ruangan isolasi penderita covid-19”tandas dr. Zulklifi S. Ekomei  yang lahir di kota Pahlawan Surabaya ini.

 


0 Comments


Leave a Comment