Letjen TNI Doni Monardo Ketua GTP2 Covid-19, Perintahkan setiap Pemda Harus Segera Bentuk GTP2 Covid-19

Republiksatu.com,Jakarta; Pasca di tunjukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo oleh  Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tanpa menunggu waktu lama, LetJen Doni Monardo langsung menindaklanjuti amanah yang di berikannya dengan melakukan rapat koordinasi dengen Mendagri Tito Karnavian, usai rapat tersebut, pihaknya kemudian memberikan arahan dan strategi kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota serta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk menerapkan beberapa poin sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Letjen TNI AD Doni Monardo dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta jajaran unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sekaligus guna menindaklanjuti pernyataan Presiden RI yang disampaikan hari Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan hari ini Senin, 16 Maret 2020 tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan lebih lanjut.

“Saya meminta agar semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga terbentuk suatu koordinasi yang terarah, dan jangan berjalan sendiri-sendiri, karena ini untuk kepentingan keselamatan Bangsa dan Negara,”ucap Letjen TNI AD Doni Monardo di damping Mendagri Tito Karnavian.

Menurutnya, setiap daerah diharapkan dapat menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan dengan mencakup 4 (empat) aspek yaitu; Pencegahan, Respon, Pemulihan dan Tim Pakar serta melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam rangka penanganan Covid-19, imbuh Doni, Pemerintah Daerah harus bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Social Distancing dengan berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Institusi Pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara, aktifitas  Front Liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat.

“Saya berharap agar Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah (RSUD), Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan system laboratorium di daerah masing-masing,”tukas Letjen TNI AD  Doni Monardo

Ia juga menegaskan dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kolaborasi pentahelik (Pemerintah, Akademisi/Pakar, Dunia Usaha, Komunitas/Masyarakat dan Media) serta pelibatan sampai tingkat Desa/Kelurahan termasuk perangkatnya (PKK, Karang Taruna dan RT /RW).

"Adapun sebelum membuat keputusan, sekali lagi saya tegaskan agar Pemerintah Daerah segera membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat cepat dan tepat ,  Kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. K selain itu, saya ingatkan agar Pemerintah Daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional,”pungkas Letjen TNI Dono Monardo, pria kelahiran di Cimahi, 10 Mei 1963.silam

 


0 Comments


Leave a Comment