Putusan MA Bersifat Final, Pemerintah Harus Menaati Keputusan

Republiksatu.com, Jakarta; Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, setelah MA mengabulkan judicial review atau gugatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke Mahkamah Agung.

Adapun dalam amar putusan menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu berharap, Pemerintah dan BPJS Kesehatan menghormati dan mentaati putusan Mahkamah Agung yang merupakan Putusan bersifat final.

"Putusan MA terkait  judicial review adalah putusan  final tidak ada banding terhadap judicial review."ucap  Sri Rahayu, sesuai dengan rilis yang di terima republiksatu.com, Selasa (10/3/2020).

Menurut Sri, mengenai keputusan MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap peraturan presiden yang mengatur soal kenaikan tarif iuran BPJS tersebut, tidak bisa diganggu gugat. Jadi pemerintah harus mentaati keputusan tersebut.

"Terkait masalah ini, maka Komisi IX menindaklanjuti dengan segera berbicara dengan pemerintah melalui  Menkes maupun BPJS Kesehatan untuk membicarakan hal tersebut, selain itu hal ini sebagai bahan evaluasi untuk BPJS Kesehatan mulai kepesertaan, pelayanan hingga iuran yang dibebankan kepada masyarakat,"pungkas Sri Rahayu.


0 Comments


Leave a Comment