Dugaan Kriminalisasi Purnawirawan TNI AL, Perjuangkan Hak Tanah 62 Anggota LVRI di Surabaya

Republiksatu.com, Surabaya; Kasus sengketa tanah yang sering terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya di alami oleh rakyat jelata, maupun petani penggarap, namun kenyataannya juga di alami seorang Purnawirawan TNI, beliau ada Soeprajitno (80) yang bisa dibilang sangat senior di jajaran TNI-AL, mantan Ketua BKP (Badan Kontak Purnawirawan) AL yang membela 156 orang purnawirawan - di antaranya adalah 62 anggota Legiun Veteran Pejoang '45 dan sebagian adalah anggota FK-PPI, yakni para ahli waris - pemilik dari 8,5 Ha (NJOP, Rp 15 juta) Tanah Kavling di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, senilai Rp 1.200.000.000.000,- (Rp 1,2 Trilliun) ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh Sutoto Yakobus, dan namun kenyataannya Soe[rayitno justru telah dengan amat cepat ditetapkan sebagai TSK (tersangka), demikian di ungkap oleh Sila Basuki, SH, MBA sebagai pengacara, saat di telpon republiksatu.com, Jumaat, 6 Maret 2020

“Bagi saya, keputusan ini sangat mengherankan, Pak Soeprajitno itu pejuang, kok malah jadi tersangka,”ucap Sila Basuki

 Menurut Sila Basuki, ketika itu, ia  menjumpai Pak Soepajitno, di ruang pemeriksaan, pada hari Senin, 6 Februari 2017 - sekitar pukul 11.00 siang, pada unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Lantai 4, Gedung komplek Polrestabes, Jl. Sikatan, Surabaya, Dalam pertemuan itu, Soeprajitno mengatakan bahwa dirinya  telah 14 tahun lebih "berjuang" membela hak anggotanya ini, menyatakan dengan serius : dengan beberapa kali mengajukan laporan  ke Polda Jatim, saat Kapoldanya adalah Untung Radjab, tidak pernah diproses, namun ketika giliran Sutoto Yakobus dari Ciputra Group (Dirut PT. Ciputra Graha Prima) yang melaporkan dirinya dengan cepat tiba-tiba dirinya  sudah dinaikkan status sebagai tersangka.

“Ada apa dengan Polisi dan Pengusaha di Indonesia ini ?!".kok bisa-bisanya, laporan pengusaha langsung di tindaklanjuti dengan cepat, tapi laporan dari Pak Soeprajitno laporannya di perlambat malah terkesan tidak di tindalanjuti,Yok Opo, rek, hokum di negeri ini?”tukas Sila

Ia juga menambahkan sudah saatnya semua pihak mendukung perjuangan Pak Soeprajitno Kakek 9 cucu, mantan Komandan Kapal Selam PASOPATI - yang kapalnya dipajang sebagai monumen di Timur parkir Plasa Surabaya  - dan telah 14 tahun lebih memperjuangkan keadilan bagi kembalinya tanah "sah milik" VETERAN "sepuh", bahwa Sang Hero Sepuh/Tua ini telah disangka dengan pasal 310 (penistaan) terhadap Sutoto Yakobus.      Lebih jauh, pak Soeprajitno, yang juga pernah bekerja sebagai Perwira Tinggi TNI-AL di Kolinlamil Armabar ini mengatakan Bagaimana bisa, wong beliau ini mengungkapkan fakta, apa adanya, bahwa Sutoto Yakobus telah melakukan korupsi, sebagaimana saya mendengar langsung dari Pak Bibit Samad Rijanto, Inspektur Jenderal (Pur) POLISI, ketika beliau menjabat Komisioner di KPK, bahwa kompensasi itu adalah sama dengan penyuapan (gratifikasi), dalam UU KPK disebut Korupsi "Bila demikian, harusnya Sutoto yang jahat kepada para Veteran Pejoang ini yang ditangkap, tanpa laporan ; jangan malah saya yang membela rakyat kecil ini kok dikriminalisasi. Sungguh semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa menghukum orang jahat kepada para LANSIA ini", papar beliau, perih dan berkaca-kaca, matanya. Menceritakan kepada Sila Basuki

“ Ini pasal keranjang sampah yang diduga untuk "menghadang" atau"menghambat" terus menerus perjuangan SANG HERO TUA ini, biar letih dan tak berdaya, lantaran kehabisan energi. Ya, memang pengembang hitam, mau menangnya sendiri dengan menggunakan uangnya, agar bisa memaksa kehendaknya,”Tandas Sila

  Lebih lanjut Sila mengatakan bahwa Pak Soeprajitno disangka begitu, karena ketika sidang PS (peninjauan setempat) saat dia menggugat perdata, Pak Soeprajitno teriak mengatakan bahwa dia (red, Sutoto) di duga  telah melakukan tindak pidana korupsi, dengan memberi dana KOMPENSASI kepada KASAL (ketika tahun 2005) sebesar Rp 12.500.000.000 (12,5 M) sebagai ganti pelepasan hak atas tanah 8'5 Ha di Lidah Kulon milik para anggota AL tersebut ; yang sekarang sudah pensiun dan sebagian besar telah gugur sebagai pahlawan kusuma negara, di Taman Makam Pahlawan", kata sesepuh TNI AL dan anggota Dewan Penasihat DPD PEPABRI & Legiun Veteran JATIM ini.

“ Saya Berharap kepada semua pihak, terutama dari Kalangan Keluarga Besar Tentara, memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kalau perlu disupport dengan people power terutama dari kalangan purnawirawan ABRI, LVRI (Legiun Veteran), FK-PPI, Pemuda Pancamarga (PP), Pemuda Pancasila, Ulama dan Banser serta LSM, Kaum Jurnalis dan atau Kalangan Kaum Kritis, seorang tua, mantan Wadan Lantamal 3 Surabaya, Laksma TNI (Pur) Soeprajitno yang mengalami kriminalisasi dari Dirut PT Ciputra Graha Prima, Ir. Sutoto Yakobus.”tutur Sila.

Sila juga mengatakan bahwa Kepada pihaknya, beliau Pak Soeprajitno, mantan bapak buah yang banyak disegani dan dicintai anak buah ini menghimbau agar menyampaikan perihal tersebut kepada Pak Laksamana TNI (Pur) Bernard Kent Sondakh (mantan Kasal), Pak Oegroseno (mantan Wakapolri), Pak Jenderal TNI (Pur) Try Soetrisno (mantan Wapres), Pak Jenderal TNI (Pur) Widjojo Sojono (mantan Menhankam Pangab), Pak Mayjen TNI (Pur) Saiful Sulun (mantan Pangdam Brawijaya), mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, mas Bambang Sulistomo (putera alm. Bung Tomo, pahlawan nasional), Laksdya TNI (Pur) Frits Mantiri (mantan Gubernur AAL), Gubernur Jatim, Chofifah Indar Parawansa, Walikota Surabaya, Tri Risma Harini, Para advokat ; terutama Ketua Peradi, Cak Harianto, SH.MH. Ketua Muhammadiyah dan Ketua PB, PW dan PC NU, pokoknya semua pihak yang masih punya Kepeduliaan terhadap keadilan terhadap perkara in.

“Beliau juga butuh dan sungguh berharap dukungan Para aktifis, wartawan, LSM dan kalangan pemuda, seperti Cak Gatot Sutantra, dimas Emil Dardak, juga kalangan mahasiswa ; dukungan yang riil dan masiv dalam bentuk merebut kembali tanah itu, meminta bayarnya sesuai harga NJOP. Hal ini agar tidak jadi "preseden" buruk dan budaya yang terus berkembang namun tak punya ruh KEBENARAN dan KEADILAN berdasar KETUHANAN YG MAHA ESA. Ada kesan orang salah tapi banyak uang, bisa membeli "hukum, keadilan dan kepastian". Rakyat, meski ia benar, selalu hanya jadi obyek penderita dan sasaran kriminalsasi.”

 

     

 

 


0 Comments


Leave a Comment