Reses Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jangan Hanya Tampung Aspirasi Warga

Republiksatu.com, Jakarta; Dalam masa Reses Anggota DPRD DKI Jakarta, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono menyampaikan bahwa pada kegiatan reses tersebut, sudah menyambangi 10 lokasi saat reses pertama di tahun 2020, adapun reses sudah dilakukan di RW 03, Kelurahan Cipinang Besar Utara; RW 09, Kelurahan Klender; RW 11, Kelurahan Pondok Kopi; RW 04, Kelurahan Pondok Bambu; dan RW 07, Kelurahan Pondok Kelapa.

Kemudian, RW 05, Kelurahan Duren Sawit; RW 08, Kelurahan Cipinang Besar Selatan; RW 10, Kelurahan Cipinang Cempedak; RW 06, Kelurahan Batu Ampar; dan RW 05 Kelurahan Balekambang.

"Warga sangat antusias, rata-rata di tiap lokasi reses dihadiri 150 hingga 200 lebih warga," ujarnya, saat di temui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/2).

Mujiyono mengatakan, dalam pelaksanaan reses tersebut banyak aspirasi warga diserap, termasuk ada permohonan-permohonan berkaitan dengan layanan publik yang diberikan pemerintah.

"Alhamdulillah, banyak juga yang bisa langsung diselesaikan seperti, pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran hingga Kartu Identitas Anak," terangnya.

Menurutnya, hal lain yang menjadi aspirasi warga adalah terkait program pemerintah berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Warga ingin ada percepatan dan keakuratan dalam penyelesaiannya. Ini penting, dan kami sangat mendukung agar warga punya kepastian hukum terkait tanah yang dimiliki," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam reses warga juga menyampaikan aspirasi terkait usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang belum terealisasi.

"Ada sejumlah persoalan terkait usulan dalam Musrenbang yang gagal ditindaklanjuti karena sejumlah hal. Misalnya, perbaikan jalan yang belum menjadi milik atau aset Pemprov DKI. Ini kembali kita perlu mengedukasi warga terkait syarat dan ketentuan agar bisa direalisasikan," ucapnya.

Selain itu, sambung Mujiyono, ada juga aspirasi terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ternyata belum tersosialisasi atau mengerti cara mendapatkan hibah yang sudah dialokasikan Pemprov DKI melalui Himpaudi.

"Kita dorong PAUD di Jakarta ini memenuhi aspek legalitas dan terdaftar di Himpaudi. Saya sepakat, penggunaan APBD ini kan harus tepat sasaran dan memenuhi aspek legalitas formal maupun pemanfaatan," bebernya.

Mujiyono menjelaskan, hasil reses yang dilakukan Legislator di DPRD DKI Jakarta harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan amanat Tata Tertib (Tatib) DPRD yang sudah disahkan.

Sementara itu, ketika di minta tanggapan tentang kegiatan reses Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, salah seorang Mahasiswi dari Perguruan Tinggi di Jakarta, sebut saja Amirah (24) mengatakan bahwa kegiatan reses itu, bagian dari kinerja DPRD DKI Jakarta, untuk menyerap aspirasi warga Jakarta, oleh karena itu, ia berharap reses ini jangan hanya sekedar menyerap dan menampung aspirasi maupun kepentingan warga Jakarta, melainkan juga mesti di jadikan prioritas untuk di perjuangkan.

“Kami senang ketika melihat anggota DPRD melakukan reses, kami bisa berdialog langsung, tapi sebagai warga Jakarta, kami berharap habis reses, aspirasi masyarakat disampaikan saat reses, jadi lenyap oleh kepentingan lainnya, jangan sekedar tampung doank dong, setelah itu lenyap dah”ucapnya kepada republiksatu.com, saat di temui di kampusnya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 26/2/2020.

Senada dengan Amirah, juga ada pendapat dari warga di kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang pernah mengikuti kegiatan reses tersebut, sebut saja Riswan (40), menurutnya dalam kegiatan reses itu, pihak masyarakat banyak menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang melakukan reses,

“Ya, kami berharap aspirasi warga jangan hanya di tampung doank,pak, mohon wujudkan aspirasi warga”tukas Riswan saat di temui Republiksatu.com di Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu 26/2/2020


0 Comments


Leave a Comment