Warga Jl Sutan Syahri no 1 Pertanyakan Kinerja BPN Provinsi DKI Jakarta

Republiksatu.com, Jakarta

Di peroleh kabar bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 lalu Kompol Purn Prasetyo, SH Ketua Paguyuban Warga Jl.Sutan Syahrir No.1 mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN)  Provinsi DKI Jakarta, dalam surat itu, tertera adanya permohonan informasi asal usul Sertifikat Hak Pakai no.94 Tahun 2010 dengan nama Pemegang Hak adalah Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi dari tanggal pengiriman tersebut, hingga Kompol Purn Prasetyo, SH menutup usia, surat tersebut tidak mendapatkan respon dari BPN Provinsi DKI Jakarta, namun tiba-tiba saja, surat jawaban dari BPN terhadap permohonan dari Alm Kmpol Purn Prasetyo itu tersebut, datang dan di terima warga tanggal 30 Juni 2020, demikian di sampaikan Widi salah seorang warga yang masih bertahan menempati lahan di Jl Sutan Syahrir no.1 ketika di temui republiksatu.com, Rabu, 29 Juli 2020 kemaren di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.usai konsultasi dengan pengacara warga.

“Kami sangat menyayangkan kinerja dari BPN, kenapa sih, menjawab permohonan warga dalam waktu 6 bulan? Padahal jawaban dari BPN itu sangat membantu warga,”ucap Widi.

Menurut Widi, dalam konsultasi dengan pengacara warga yang sedang berjuang untuk meminta adanya kompensasi bangunan terhadap proyek rusun yang di bangun oleh Polda Metro Jaya di atas lahan di Jl Sutan Syahrir No.1 Kec.Menteng ini,menurt pengacara kami,  permasalahan riwayat lahan ini, sangat membantu warga untuk menyelesaikan masalah tersbeut, karna selama ini warga tidak mengetahui sebenarnya tanah ini milik siapa?

“Nah, menurut UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, warga punya hak untuk mengetahui segala hal yang menyangkut kehidupannya, termasuk masalah tanah ini, dengan dasar itu, kami pertanyakan sertifikat Hak Pakai No.94 atas nama Kepolisian Republik Indonesia ke BPN, tapi ternyata kinerja BPN tidak sesuai harapan kami,”tutur Widi.

Sementara itu, R. Napitupulu yang juga salah seorang warga yang menempati lahan di Jl. Sutan Syahrir No.1 itu juga mengatakan bahwa semestinya surat dari BPN DKI Jakarta itu, datang sebelum terjadinya mediasi warga dengan Polda Metro Jaya yang di fasilitasi Komnas HAM, sehingga warga bisa langsung mempertanyakan sertifikat itu ke Polda Metro Jaya.

“Bapak saya sudah sejak tahun 1950-an menempati lahan ini, tapi kenapa terbit Sertifikat Hak Pakai No.94 Tahun 2010 atas nama Polri, ini sebenarnya yang harus di jelaskan oleh BPN, saya sih sudah membaca surat jawaban dari BPN, isinya belum tegas, namun ada informasi berharga dari surat tersebut untuk warga,”tandas R. Napitupulu.

Hal senada juga di katakan oleh Wahyu, meskipun dalam surat dari BPN di sebutkan adanya surat eigendom No.17221 yang merupakan asal-usul dari lahirnya sertifikat Hak Pakai no.94 Tahun 2010 atas nama Polri, yang  selama ini warga tidak mengetahui tentang surat eigendom tersebut. Namun dirinya tetap mempertanyakan kinerja BPN, yang tidak segera merespon permohonan warga yang menempati lahan di Jalan Sutan Syahrir No.1 yang selama ini tidak mengetahui bahwa lahan itu di duga di klaim sebagai milik Polri, padahal lahan itu milik negara yang diberikan hak pakai kepada Polri, itupun baru tahun 2010 keluar sertifikatnya, sedangkan warga sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut.

“Intinya, kami tetap pertanyakan kinerja BPN, yang lamban merespon permohonan warga, itu saja,”tukas Wahyu.

 


0 Comments


Leave a Comment