Kisruh PPDB DKI Jakarta Imbas Gagal Paham Disdik Terhadap Permendikbud No 44 Tahun 2019

Republiksatu.com, Jakarta; Kekisruhan yang terjadi pada proses PPDB jalur zonasi harus menjadi atensi semua pihak termasuk pak anies baswedan selaku gubernur dki jakarta,juga pak nadiem makariem selaku menteri,tak luput juga instrumen penting yang harus total memberikan atensi adalah para wakil rakyat di kebon sirih, Sebab jika melihat persoalan yang terjadi khususnya jalur zonasi yang tidak melihat jarak,dan lebih memprioritaskan usia,merupakan gagal paham disidik dki jakarta dalam mengimplementasi permen 44 kemendikbud,demikian di sampaikan Adhy'th fadhly.Dir eksekutif Voxpol Network indonesia; VPN_Indonesia kepada republiksatu.com,Kamis,2 Juli 2020 di kawasan Kebon Sirih Jakarta.

“ Gagal paham Disdik DKI Jakarta adalah menginterpretasi sendiri Permendikbud No 44 tahun 2019 ,sedangkan dalam  SK 506 disdik yang bila kita lihat secara hirarki birokrasi,maka setelah permen,maka seharusnya dalam mengimplemetasinya tersebut harus di dahului oleh pergub,bukan langsung dengan SK Dinas atau badan,ini sama halnya Kadisdik dki jkt telah melangkahi kewenangan gubernur DKI Jakarta, maka tidak berlebihan dengan sikap yang tidak profesional dari disdik ini,yang mana dampaknya adalah kekisruhan yang terjadi maka gubernur anies perlu mengevaluasi kembali posisi kadis saat ini,”ungkap Adhi.

Menurut Adhi, Interpretasi dari Disdik DKI Jakarta  terhadap Permendikbud No. 44 tahun 2019 secara tidak langsung telah membatasi hak fundamental warga negara di mana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak tanpa di batasi oleh regulasi regulasi yang berbau diskriminatif,jika ini yang terjadi maka telah terjadi pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia yang di jamin oleh konstitusi baik nasional maupun internasional. Penambahan jalur ansih,bukan merupakan solusi konkrit,sebab itu selain penambahan jalur PPDB ,kebijakan PPDB pada jalur zonasi yang merupakan interpretasi sepihak dari Disdik dki jakarta harus dilihat kembali, bahkan harus di batalkan di karenakan dampaknya, akan menghilangkan hak pendidikan bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negeri ini.

“Disini dituntut peran aktif dari seluruh unsur DPRD DKI Jakarta ,terkait fungsi pengawasannya,sebab munculnya persoalan ini tidak terlepas dari gagalnya para anggota DPRD dalam menjalankan fungsi kedewanan mereka, jangan hanya ego sektoral, menghilangkan hak memperoleh pendidikan bagi generasi bangsa ini donk,”pungkas Adhi.


0 Comments


Leave a Comment