Dirjen Hubungan Udara Tandatangani MOU Penanganan Pesawat Pasca Force Down

Republiksatu.com, Jakarta

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubungan Udara telah menandatangani nota Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Pasca Pengenaan Tindakan Pemaksaan Mendarat (Force Down) antara Kementerian dan Lembaga yang berlangsung di Hotel Ayaduta, Jakarta Pusat, senin, 24/2/2020

“Kami mengapresiasi penandatangan kesepakatan ini, tujuannya agar dalam penanganan dalam menangani pesawat yang dikenakan tindakan pemaksaan mendarat agar dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi stakeholder terkait dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif, “ ujar Novie.

Penandatangan kesepakatan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara itu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dalam sambutannya mengatakan bahwa Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, dimana saat itu banyak terjadi miskomunikasi pasca upaya force down dilakukan.

"Seperti yang disampaikan oleh Deputi bidang Kordinasi Hukum dan HAM, Kemenkumham, bahwa pada tanggal 14 januari 2019 yang lalu telah terjadi pemaksaan mendarat, force down oleh TNI AU yang setelahnya memiliki dampak yang kurang koordinasinya di dalam penanganan pesawat udara asing yang telah di force down tersebut," ujar Mahfud dalam arahannya di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (24/2/2020)

Untuk diketahui, imbuh Mahfud, upaya force down ini dilakukan terhadap pesawat asing yang melakukan penerbangan gelap di teritorial kedaulatan Indonesia, pasca force down sejumlah pihak terkait dinilai perlu ikut menangani, mengingat ada berbagai masalah timbum sehingga harus diurus oleh mereka. Masalah tersebut meliputi soal imigrasi, pertahanan negara, hingga proses penanganan hukum internasional.

"Yang pada intinya pesawat asing yang melintasi wilayah udara indonesia tanpa disertai perizinan yang jelas dan telah diperintahkan untuk keluar wilayah Indonesia, namun tidak mengindahkan perintah tersebut, maka akan dilaksanakan pemaksaan mendarat di landasan udara atau bandara yang memenuhi syarat," tegas Mahfud.

 


0 Comments


Leave a Comment