PPDB DKI Jakarta Prioritaskan Batasan Usia Rentan Langgar Permendibud Nomor 44 Tahun 2019

Republiksatu.com, Jakarta;

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 ini, terdapat delapan jalur yang bisa dipilih para orangtua dari total kuota 36 siswa satu kelas, yakni dua siswa jalur inklusi (anak berkebutuhan khusus), satu siswa afirmasi tanpa seleksi (anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal akibat Covid-19, dan anak yang tercantum dalam SK Pembinaan Prestasi Olahraga), dan delapan siswa afirmasi dengan seleksi (anak penerima manfaat KJP/KJP Plus, Kartu Pekerja Jakarta, pengemudi JakLingko, masuk DTKS), namun demikian, di temukan permasalahan dalam pelaksanaan PPDB Jakarta tahun ini yang menjadi polemik di masyarakat, yakni syarat usia pada jalur zonasi. masalah inilah yang memicu sejumlah orangtua murid melakukan  aksi protes kebijakan tersebut yang berujung pada aksi demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2020, kemaren, 

Buntut protes dari para wali murid tersebut, mendorong adanya tindaklanjut dari Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI yang kemudian memanggil jajaran Dinas Pendidikan untuk menjelaskan sistem seleksi PPDB DKI 2020/2021. Beberapa perwakilan orangtua murid hadir dalam rapat tersebut. Hasilnya  Komisi E lebih mendorong Disdik memprioritaskan penerapan kebijakan zonasi. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai jauh lebih efektif dalam penyelenggaraan PPDB tahun-tahun sebelumnya kepada peserta didik tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan kebijakan afirmasi dengan sistem umur peserta didik. Seperti halnya, efisiensi jarak tempuh peserta didik menuju sekolah hingga mempermudah pengawasan dari orang tua murid.

“Kalau dari kami (Komisi E) melihat kebijakan (Zonasi) ini sangat menguntungkan, karena jarak tempuhnya para siswa tidak jauh kemudian orang tua bisa melakukan kontrol secara efektif,” terangnya. Usai mengikuti rapat di ruang Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020 kemaren

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco. Di tempat yang sama, dan di hari yang sama, Baco mengatakan, bahwa kebijakan sistem Zonasi sejauh ini telah berjalan efektif dalam menjaring peserta didik secara proporsional di seluruh wilayah, khususnya di tahun ajaran 2019/2020 yang sebelumnya mendapat kesan positif dari masyarakat., Sehingga menurutnya, penerapan jalur afirmasi dengan sistem umur peserta didik seyogyanya perlu diperkuat dengan kajian yang lebih tepat mengingat ada peniadaan kegiatan Ujian Nasional (UN) serentak akibat pandemic Covid-19.

Sementara itu,  menurut Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim menyampaikan, kebijakan PPDB di DKI Jakarta untuk alokasi afirmasi dan zonasi yang memprioritaskan usia calon peserta didik alih jenjang berpotensi menyalahi aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Menurut dia, dalam pasal 25 Ayat 1 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengatakan bahwa: "Seleksi calon peserta didik baru SMP (kelas 7) dan SMA (kelas 10) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang sama"

"Nah, di sini sangat jelas sekali frasenya tertulis yaitu dilakukan dengan memprioritaskan jarak, jelas sekali persyaratannya bukanlah usia, melainkan jarak," kata Satriwan kepada  republiksatu.com, Jumat (26/6/2020) di Jakarta

Satriwan menuturkan, pada ayat (2) menjelaskan bahwa jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana maksud ayat 1 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua.

"Jadi sebenarnya sudah sangat clear di dalam pasal ini, bahwa patokan PPDB zonasi itu adalah jarak rumah siswa dengan sekolah, bukan seleksi berdasarkan usia," tandasnya.

 


0 Comments


Leave a Comment