Alhamdulilah, Vonis MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Republiksatu.com, Jakarta; Sudah sejak akhir tahun2019 silam, Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan, polemeik pun timbul di masyarakat, respon masyarakat pun, ada yang pro da nada yang kontra, dari sekian banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terdapat  Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Setelah beberapa kali siding, pada vonis keputusannya MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

"Setelah memeriksa perkara ini, dan mendengarkan kesaksian maupun pendapat yuridis dari berbagai pihak, serta untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majleis Hakim menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro ketika di temui pers di Mahkamah Agung, Senin (9/3/2020).

Adapun persidangan perkara ini di pimpin Majelis Hakim yaitu Supandi Sebagai Ketua dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Dari pertimbangan Yuridis, Majelis memandang bahwa kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, dan juga Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan," Tandas majelis.

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

 


0 Comments


Leave a Comment