Ada Apa di balik Putusan Majelis Hakim Perkara No: 261.Tahun 2018 di Pengadilan Depok.

Republiksatu.com, Depok; Suatu hari, sang perampok tanah  si David datang ke PN Depok minta pengesahan hasil rampokannya. Setelah sidang berpuluh kali selama setahun penuh, Majelis Hakim memutuskan tidak berhak memutus perkara yang diajukan perampok (Penggugat), demikian disampaikan YH (46) saat di temui di Depok, Rabu, 4 Maret 2020

“ Perampok yang merampas tanah saya, nampaknya  stress dan bingung, kok hasil rampokan itu tidak disahkan dan dikukuhkan menjadi miliknya, padahal di duga , pihak mereka  banyak keluar duit sogok ke sana ke mari?”ungkap YH ( 46)

Seperti di beritakan beberapa waktu lalu, Perkara No: 261.Tahun 2018, Perkara ini berawal ketika Dirga menemui YH dengan tujuan meminjam Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama YH, dengan alasan untuk modal usaha, maka sebagai teman,  YH meminjamkan sertifikat tersebut ke Dirga, setelah beberapa waktu, kemudian tanpa sepengetahuan YH, Dirga bersama David ternyata menganggunkan SHM milik YH ini ke Bank BRI guna mendapatkan pinjaman untuk usaha mereka, nah selanjutnya David memberikan uang kepada Dirga sebesar Rp1,7 Milyar, selain itu, tanpa sepengetahuan YH, ternyata di duga ada pemalsuan surat akte jual-beli tanah ber SHM no. no.700/Depok, luas tanah 450M² luas Bangunan 221M², di duga dilakukan Dirga dengan David, dengan kejadian tersebut, ketika Dirga tidak mampu bayar hutangnya ke Bank BRI, maka David menganggap Tanah tersebut miliknya, bukan lagi milik YH, dengan alibi itu, lalu David  mengusir YH dari rumah milik YH dan memaksa YH, agar YH membayar uang Rp 2,5 Milyar kepada David,

Namun setelah berproses sidang berpuluh kali selama setahun tambahan, majlis hakim memutuskan menolak gugatan perkara yang diajukan korban karena kurangnya tergugat (temannya perampok yang tidak menjadi turut tergugat).

“ Dengan hasil putusan dari Majleis Hakim ini, maka saya sebagai Pemilik tanah bersyukur tapi bingung, kenapa  Majlis Hakim tidak memutus perkara inti (perampokan), tidak memutus bahwa hasil rampokan itu tidak sah dan dibatalkan serta dikembalikan ke pemilik sah tanah itu?”

Menurut YH, terkiat dengan putusan Majelis Hakim tersebut, atas saran teman-teman, pemilik tanah (korban perampokan: YH) , mengajukan gugatan balik (PMH) ke PN Depok agar membatalkan proses dan hasil rampokan tersebut serta menghukum perampok.

“ luar biasa PN Depok ini. Kami  lihat wajah hakim-hakim yang mulia, yang semestinya bisa memutuskan perkara ini dengan adil, namun realitasnya, justru, kami yang jadi korban, tidak mendapatkan keadilan, dengan putusan tersebut, kemana lagi kami harus mencari keadilan?”tukas YH.

YH juga menambahkan bahwa dengan putusan Majelis Hakim atas perkara tersebut, maka pihaknya akan melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.

"Ini Putusan Aneh dan membingungkan, sebenarnya ada apa di balik putusan Majelis Hakim atas perkara ini?ini yang harus di Bongkar oleh pihak-pihak yang peduli terhadap tegaknya keadilan di negeri ini"Pungkas YH


0 Comments


Leave a Comment