Sidang Mediasi Gugatan Dugaan UUD 45 Palsu oleh Patriot Proklamasi, Diabaikan para Tergugat

Republiksatu.com,Jakarta :Sejak 28 Oktober 2019, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Patriot Pancasila mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta demi MENOLAK UUD'45 PALSU, dan persidangannya sampai sekarang sedang berjalan, dengan pihak tergugat antara lain MPR sementara diantara pihak turut tergugat adalah partai-partai yang ada di parlemen, demikian disampaikan dr. Zulklifi salah seorang pejuang tergabung dalam Patriot Proklamasi ( penggugat untuk perkara amandemen UUD 45 di duga Palsu) saat di temui republiksatu.com di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , usai menghadiri  sidang mediasi antara penggugat dan tergugat, karena tergugat minta penggugat menarik gugatannya, pada sidang di PN Jakarta Pusat, 2 Maret 2020

“Selama persidangan, pihak tergugat dan turut tergugat yang mengirimkan kuasa hukumnya adalah MPR, DPR, Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai lain, seperti PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional tidak pernah hadir tanpa pemberitahuan yang jelas.”ungkap dr. Zulklifi

Menurutnya, Ketidakhadiran partai-partai ini tidak bisa dianggap sepele, karena para elitnya memang bisa dikategorikan penghianat. Pengkhianatan pertama mereka lakukan justru pada partainya sendiri, kecuali PAN dan PUDI, seluruh partai yang duduk di MPR saat itu tidak pernah mewacanakan Perubahan UUD'45, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang memerintahkan mereka untuk melakukan kudeta konstitusi terhadap UUD'45, jawabannya pasti kekuatan besar terutama dari segi pendanaan.

“Pengkhianatan berikutnya mereka lakukan pada MPR, karena TAP MPR RI no. IV tentang GBHN yang berlaku untuk periode 1999 - 2004 tidak memerintahkan untuk melakukan perubahan UUD'45, akibatnya kedaulatan rakyat dirampok oleh partai-partai,”tukas dr. Zulklifi kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan Rakyat tidak bisa menentukan pemimpinnya, semua ditentukan oleh partai, sehingga lahirlah para penguasa, bukan pemimpin. Penguasa adalah person atau kelompok berkuasa yang menggenggam kekuasaan tetapi yang ada di dalam pikiran dan perilakunya hanya merampok uang rakyat untuk melanggengkan kekuasaannya, terbukti banyaknya penguasa yang masuk penjara karena kasus korupsi.

“Langkah saya menggugat lewat jalur hukum, karena saya masih menganggap Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, tapi kalau upaya hukum ini diabaikan oleh para elit partai, mereka menunjukkan arogansi kekuasaannya, jangan salahkan jika nanti rakyat menggunakan hukumnya sendiri” tandas dr. Zulklifi yang juga mantan aktivis MKGR Jawa Timur ini.

Tidak ada cara lain, imbuhnya, satu satunya jalan bagi para elit partai adalah menyadari kesalahannya kemudian meminta maaf pada rakyat untuk menghindari kemarahan rakyat yang tak terbendung. Penguasa dhalim akan ditawur oleh rakyatnya sendiri.

 

 


0 Comments


Leave a Comment