JPM Desak Gubernur Anies Pecat Santo

Republiksatu.com, Jakarta

Dalam masalah penanganan Banjir oleh Pemprov DKI Jakarta, ternyata bukan hanya di hadapkan pada masalah menyediakan sarana prasarana antisipasi banjir, melainkan di sinyalir Pemprov DKI Jakarta, juga sedang di hadapkan pada masalah tindakan korupsi maupun tindakan gratifikasi yang mengotori upaya penanganan banjir di Jakarta, hal ini di duga terjadi pada proyek Refungsionalisasi Kali/Sungai dan Penghubung (PHB) di Jakarta Barat Tahun Anggaran 2016, demikian di sampaikan Ketua Jakarta Procurement Monitoring  (JPM) Ivan Parapat, SH kepada republiksatu.com di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 25/2/2020.

“Meskipun kasus ini sudah sangat lama, namun saya tetap mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan untuk segera mencopot Kasudin Sumbur Daya Air (SDA) Jakarta Timur, Santo. Dugaan keterlibatanya di  kasus suap terkait proyek Refungsionalisasi Kali/Sungai dan Penghubung (PHB) di Jakart

a Barat Tahun Anggaran 2016, kami hadir ke sini untuk melaporkan kasus ini ke KPK, dan kami mendesak  KPK segera periksa ” ungkap Ivan

Menurut Ivan, dalam kasus Korupsi Refungsionalisasi Kali/Sungai dan Penghubung (PHB) di Jakarta Barat TA 2016 telah menghasilkan vonis penjara bagi beberapa Pejabat Lingkup Kantor Walikota Jakarta Barat  yang didakwa telah menerima Suap/Gratifikasi.

Untuk itu,  Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Fahzal Hendry dan dua hakim anggota Sahlan Effendy dan Sukartono telah merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jakarta Barat untuk Menetapkan Santo (saat itu menjabat Kasie Sudin SDA Jakbar) sebagai Tersangka dalam sidang kasus korupsi tersebut, Pasalnya, Santo dianggap berperan sebagai pemberi suap.

Anehnya,  sampai saat ini pihak Kejati Jakarta Barat tidak menindaklanjuti rekomensasi Hakim Ketua tersebut. Bahkan, Santo justru diangkat menjadi Kasudin SDA Jakarta Timur oleh Gubernur DKI Jakarta.

Untuk itu, lanjut Ivan, demi terwujudnya Pemerintahan/Birokrasi bersh, maka berdasarkan Undang-Undang. Nomor 31/1999 Jo. UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  khususnya pasal 5 ayat (1) huruf A dan huruf H serta Pasal 13 yang menyebutkan ‘Menyuap Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara  karena Jabatannya adalah Korupsi’.

Ivan juga mengungkapkan sebenarnya kasus ini sudah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat Santo menjabat Kasudin Tata Air.Jakarta Utara. Luar biasanya  Santo malah dirotasi menjabat Kasudin Tata Air Jakarta Timur.

“Disini kami melihat dan menilai Gubernur Anies tidak peka terhadap isu-isu clean and good governance, tidak pro pada Pemerintahan/ Birokrasi yang bersih, meski secara hukum positif sampai saat ini tdk ada Vonis buat Santo tapi setidaknya Pemprov. DKI mengambil sikap dari rekomensasi hakim Ketua tersebut yngg disampaikan dalam Persidangan di PN Jakbar,” pungkas Ivan

 


0 Comments


Leave a Comment