Di Duga Ada Keterlibatan Mafia di Perkara No.261.Pdt Tahun 2018 di PN Depok

Republiksatu.com, Jakarta; Persoalan keberadaan Mafia di dalam kehidupan masyarakat, ternyata bukan hanya sekedar dongeng atau cerita fiksi yang di kisahkan dalam sebuah novel maupun di sebuah Film, namun realitasnya ada sinyalemen keberadaan Mafia itu di rasakan dan di alami dalam perkara terkait dengan bisnis, politik dan bahkan pada masalah asset tanah dan bangunan yang di alami oleh seorang Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta, bertempat tinggal di Depok Jawa Barat, sebut saja YH (46), dia korban dari sinyalemen permainan Mafia, dia saat ini sedang memperjuangkan hak milik atas tanah maupun bangunan rumah tempat tinggalnya, yang di rampok oleh Mafia, yang kemudian konflik  ini berproses dengan Perkara no: 261/PDt.G/2018/PN Depok.

Perkara ini berawal ketika Dirga menemui YH dengan tujuan meminjam Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama YH, dengan alasan untuk modal usaha, maka sebagai teman,  YH meminjamkan sertifikat tersebut ke Dirga, setelah beberapa waktu, kemudian tanpa sepengetahuan YH, Dirga bersama David ternyata menganggunkan SHM milik YH ini ke Bank BRI guna mendapatkan pinjaman untuk usaha mereka, nah selanjutnya David memberikan uang kepada Dirga sebesar Rp1,7 Milyar, selain itu, tanpa sepengetahuan YH, ternyata di duga ada pemalsuan surat akte jual-beli tanah ber SHM no. no.700/Depok, luas tanah 450M² luas Bangunan 221M², di duga dilakukan Dirga dengan David, dengan kejadian tersebut, ketika Dirga tidak mampu bayar hutangnya ke Bank BRI, maka David menganggap Tanah tersebut miliknya, bukan lagi milik YH, dengan alibi itu, lalu David  mengusir YH dari rumah milik YH dan memaksa YH, agar YH membayar uang Rp 2,5 Milyar kepada David

“Saya kaget dan shock, ketika David datang ke saya, untuk mengambil asset tanah dan rumah milik saya, padahal saya tidak pernah menjual asset tersebut ke David maupun ke Dirga, jelas ini suatu perampokan sistematis,”ungkap YH kepada republiksatu.com, saat di temui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Februari 2020

Dengan kejadian tersebut, menurut YH, pihaknya langsung melaporkan Dirga pada tanggal 17 Agustus 2018 pukul 14.30 WIB ke Polresta Depok, dengan nomor pengaduan No: STPLP/2170/K/VIII/2018/PMJ/Resta Depok, adapun laporan ini,terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dengan kerugian  Sertifikat Hak Milik no.700/Depok, luas tanah 450M² luas Bangunan 221M², nah setelah laporan tersebut, enam bulan kemudian, baru di tindaklanjuti laporan YH tersebut, kemudian Dirga di tahan Polres Depok, namun kemudian di lepas, di karenakan Pihak Penyidik mengatakan bahwa perkara ini sudah di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Depok, nah dalam kasus ini, juga telah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Depok.

“Nah, awalnya saya tidak percaya bahwa David sudah mengambil asset saya, saya mengetahuinya dari petugas Telkom yang memberitahukan bahwa langganan telkom di rumah bukan atas nama saya melainkan berganti nama ke David”tutur YH.

Berkat Informasi dari Telkom itu, imbuh YH, pihaknya melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Kota Depok,ternyata benar, tanpa sepengetahuan pihaknya, BPN Kota Depok telah mengganti SHM miliknya menjadi SHM milik David, mengetahui hal tersebut pihaknya langsung mengajukan pemblokiran SHM atas nama Davidtersebut, bukan hanya itu, pihaknya juga mengajukan pengembalian nama dari David ke dirinya untuk PLN dan PDAM.

“David  tidak berhak memiliki asset saya, karena saya tidak pernah menjual tanah dan bangunan  kepada David maupun kepada Dirga, tapi nyatanya pihak David sudah mengganti nama saya dengan namanya untuk ke PLN, PDAM dan BPN Kota Depok, saya menduga ini adalah pekerjaan Mafia, karena semuanya tanpa sepengetahuan saya, hak milik saya di rampok dan di hilangkan oleh David,”tukas YH.

Saat ini Perkara: 261/PDt.G/2018/PN Depok sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Depok, dalam beberapa waktu mendatang, akan ada agenda putusan pengadilan, dengan kondisi tersebut, maka untuk mencegah terjadinya Mafia Peradilan, dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka tidak ada jalan lain, pihak YH mengharapkan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan agar dapat turut mengawasi jalannya peradilan perkara ini.

“Ya, Kami berharap keadilan tidak kalah oleh dugaan perilaku Mafia dalam perkara ini, karena itu, pihak pengawas penegak hukum, seyogyanya turut mencegahnya.”pungkas YH.

 


0 Comments


Leave a Comment