Masyarakat Yahim- Yobeh Tuntut Ganti Rugi Lahan Ulayat Dipergunakan Sebagai Bandara Udara Sentani

Republiksatu.com, Jakarta: Permasalahan ganti-rugi lahan yang di gunakan untuk pembangunan fasilitas umum di negeri ini, nampaknya belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, meskipun kepemimpinan Nasional sudah berganti, dari sejak era Presiden Soekarno hingga sekarang di Era Presiden Joko Widodo, persoalan tersebut, belum menjadi masalah serius yang harus segera di tuntaskan, bahkan terkesan berlarut-larut, sehingga seringkali masalah ganti-rugi untuk pemilik tanah, memicu terjadinya konflik agraria antara pemilik tanah dengan pemerintah, padahal Negara sudah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur mengenai urusan ganti-rugi, dan bahkan untuk masalah hak masyarakat ulayat  juga di atur di dalam Pasal 3 UUPA No.5 Tahun 60, terkait dengan masalah ini, masyarakat Adat Yahim –Yoben yang berada di Provinsi Papua, melakukan tuntutan ganti-rugi atas Tanah Ulayat yang oleh Pemerintah Pusat digunakan untuk membangun bandara udara Sentani, Jayapura, demikian di sampaikan Hosni Mubarak, SH,MH Direktur LBH Indonesia Untuk Keadilan, saat di temui di kantornya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu, 22/2/2020

“ Sejak Tahun 1973 masyarakat Adat Yahim-Yoben berjuang untuk menuntut haknya, namun sampai sekarang belum ada tanggapan serius dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan RI, untuk menuntaskan masalah ini,”ungkap Hosni Mubarak

Menurutnya, dari hasil penelusuran team LBH Indonesia Untuk Keadilan, masalah ini ganti-rugi atas lahan Ulayat Masyarakat Yahim-Yoben yang di gunakan untuk Bandara Udara Sentani, Jayapura, setelah para perwakilan masyarakat Adat Yahim-Yoben berjuang berpuluh-puluh tahun, mondar-mandir Papua-Jakarta, kemudian pada tanggal 18 November 2015 barulah di respon oleh Menteri Sekretaris Negara, dengan menggelar pertemuan dengan masyarakat Adat Yahim-Yoben, hasilnya di sepakati agar segera di adakan pertemuan dengan unsur Pimpinan Daerah di Papua baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat Provinsi Papua, Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Mendagri, agar di peroleh solusi penyelesaian terhadap masalah Tanah Ulayat seluas 44 Ha yang sudah masuk dalam Besluti No.63/1961, termasuk di pertemuan tersebut membahas soal ganti-rugi atas lahan tersebut digunakan sebagai bandara udara Sentani.

“Namun realitasnya, hingga saat ini, masalah tersebut tidak di tindaklanjuti, dan tidak terselesaikan, bahkan ada kesan, di sinyalir adanya oknum-oknum yang memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan pribadi, karena itu, kami sebagai penerima kuasa dari masyarakat Adat Yahim-Yoben mendesak Presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja Menteri Perhubungan dalam masalah ini.”tukas Hosni.

Ia juga menambahkan, selain mendesak agar mengevaluasi kinerja Menteri Perhubungan, pihaknya juga mendesak Kementerian Perhubungan cq Dirjen Perhubungan Udara agar segera melakukan pembayaran ganti rugi Tanah Ulayat seluas 44 Ha yang sudah masuk dalam Besluti No.63/1961 areal Bandara Udara Sentani dengan jumlah nilai 4,4 Ha x Rp 2.000.000 = Rp 880.000.000.000 yang di berikan langsung kepada Masyarakat Adat Yahim-Yoben.

“Langsung aja ganti rugi itu di berikan kepada mereka, jangan di berikan ke pihak lain, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut, padahal pihak tersebut, tidak punya bukti otentik sebagai kepala Suku yang berhak atas tanah ulayat masyarakat Yahim-Yoben,”tukas Hosni.

Sementara itu, salah seorang perwakilan masyarakat Adat Yahim-Yoben, Yoshua Pangkali pemimpin Ondofolo Besar dua Kampung Yahim Yobeh Sentani Kab Jayapura, didampingi para kepala suku dan pemilik Tanah Hak Ulayat Runway 12 areal bandar udara Sentani Jayapura diantaranya Bapak Yusak Pangkali, Yotham Pangkali,dan Abner Felle kesemuanya saat di temui di kantor LBH Indonesia Untuk Keadilan, usai mendatangi kantor Kementerian Perhubungan RI, jumaat, 21/2/2020 kemarin, mengatakan bahwa kehadiran mereka ke kantor Kementerian Perhubungan RI adalah untuk menagih janji dari pihak Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara, selain mengunjungi ke Kementerian Perhubungan RI, mereka juga ke Kantor Kementerian Sekretaris Negara, ke DPR RI Komisi V dan II, Kementerian ATR/BPN, Menkopolhukam, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Istana Presiden melalui Mensesneg RI, Kantor Kepala Staf Presiden, dan  juga Kemendagri. Para utusan masyarakat adat ini didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Indonesia Untuk Keadilan yaitu Ardin Firanata, S.H.,M.H. dan juga advokat Hosni Mubarak, SH, MH.

“Kami ini pemilik Tanah Hak Ulayat Runway 12 areal bandar udara Sentani Jayapura, kami datang ke Ibukota ini, untuk memperjuangkan hak kami yang sejak tahun 1973 tidak pernah kami terima ganti rugi apapun atas tanah adat tersebut, kami sering datang ke Jakarta, bahkan pernah di janjikan oleh seseorang untuk bertemu Presiden Jokowi, namun nyatanya sampai sekarang, kami tidak pernah bertemu dengan Bapak Presiden, ini yang bikin kami bingung, tapi tak apalah, kami terus berjuang demi tuntasnya masalah ini.” Ucap Yoshua Pangkali.

Menurut Yoshua, Kedatangan nya bersama para dan pemilik Tanah Hak Ulayat Runway 12 areal bandar udara Sentani Jayapura  ke kementerian perhubungan dengan harapan, dan bahkan desakan agar masalah hak mereka yang selama puluhan tahun, ganti-rugi atas Tanah Hak Ulayat Runway 12 areal bandar udara Sentani Jayapura tidak terbayarkan, agar cepat di selesaikan.

“Jujur, masyarakat Adat  dua Kampung Yahim Yobeh Sentani Kab Jayapura sudah resah akibat berlarut-larutnya masalah ini, kami sangat khuatir, apabila masalah ini tidak segera di selesaikan, dapat berimplikasi semakin menurunnya kepercayaan masyarakat Yahim-Yoben terhadap Pemerintah Pusat, untuk mencegahnya, kami berharap segera selesaikan masalah ini”tukas Yoshua Pangkali.


0 Comments


Leave a Comment