Surat Ombudsman Ke Bank DKI Larut Tapi Tidak Hanyut

Republiksatu.com,Jakarta;

Buntut dari perkara hukum yang belum dilaksanakan yakni ganti rugi tanah atas pelaporan ahli waris The Tjin Kok, adapun Permasalahan hukum ini telah dihadapi pelapor dari tahun 2001 dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006, dan juga Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2256 K PDT.2005 10. Nomor 23/PDT.G/PN.JKT.PST sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Bank DKI, setelah mendapatkan laporan dari ahli waris The Tjin Kok melalui kuasa hukumnya Liues Sungkharisma tertanggal 8 Maret 2020, maka Komisi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jakarta Raya, melalui suratnya tertanggal 30 Juli 2020menyampaikan surat permintaan I kepada Direktur Bank DKI atas laporan yang disampaikan oleh pihak ahli waris The Tjin Kok tersebut.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berharap penjelasan dimaksud dapat diterima dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan keterangan ini sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," demikian bunyi surat yang ditandatangani Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.

Menanggapi surat dari Ombudsman tersbeut, kuasa Ahli waris Liues Sungkharisma mengatakan bahwa menyambut baik atas keluarnya, surat dari Ombudsman untuk meminta keterangan kepada pihak Bank DKI, atas sikap Bank DKI yang membuat perkara ini berlarut-larut tanpa ada kepastian,

“Kami sangat mengapresiasi surat Ombudsman yang telah merespon permohonan dari ahli waris The Tjin Kok, yang bisa menjadi pintu bagi penyelesaian atas kasus hukum yang dialami Bapak Ham Sutedjo”tandas Liues kepada republiksatu.com, Senin, 3 Agustus 2020.

Menurutnya, demi mendapatkan hak-haknya, sejak belasan tahun lalu Ham Sutedjo telah menempuh berbagai cara. Tak hanya berperkara di pengadilan dan dinyatakan menang, ahli waris The Tjin Kok itu bahkan sudah pernah melaporkan kasusnya ke Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP (Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta, dan sekarang sudah mendapatkan respon sangat positif dari Ombudsman, sehingga di harapkan pihak Bank DKI tidak mengenyampingkan surat dari Ombudsman ini.

Sementara itu, di tempat terpisah, menurut sumber internal Bank DKI, mengatakan bahwa pihak Bank DKI senantiasa memperhatikan setiap perkembangan sengketa Bank DKI dengan pihak Ahli waris The Tjin Kok, namun demikian semua itu di serahkan kepada team kuasa hukum, yang sudah di bentuk untuk menangani masalah ini.

“Semua sedang di kaji oleh Team kuasa hukum, biarlah team kuasa hukum yang bekerja,”ungkap sumber informasi yang enggan menyebut identitasnya kepada republiksatu.com.

Sedangkan terkait dengan surat dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Amir Hamzah pengamat perkotaan, mengatakan bahwa di pasal 38 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, menyebutkan, Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, adapun di dalam Undang-undang no.37 Tahun 2008 tersebut, juga dapat di maknai bahwa Ombudsman juga  tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi pidana maupun perdata kepada penyelenggara negara atau terlapor yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hanya menyampaikan kepada atasan terlapor. misalnya terlapor adalah Bank DKI, maka laporannya di sampaikan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, serta DPR untuk menindaklanjuti apabila terjadi dalam hal rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan. nah ini artinya masalah sengketa Bank DKI Versus Ahli Waris The Tjin Kok, di sinyalir akan semakin berlarut-larut penyelesaiannya, dan bisa saja menjadi pekerjaan rumah bagi penegakkan hukum di negeri ini, yang selama ini di rundung permasalahan adanya sinyalemen multitafsir yang membuka celah semakin tidak jelasnya penyelesaian suatu sengketa hukum.

“Surat Ombudsman ke pihak Bank DKI, di sinyalir bisa  menimbulkan situasi semakin berlarut-larutnya penyelesaian sengketa dengan ahli waris The Tjin Kok, karena dapat memakan waktu yang sangat lama, mudah-mudahan sengketa Bank DKI Vs Ahli Waris The Tjin Kok ini tidak hanyut oleh multitafsir produk hukum yang semrawut oleh berbagai kepentingan yang berdampak hilangnya  keadilan di negeri ini, saran saya, agar tidak hanyut, sebaiknya kedua pihak yang bersengketa duduk bersama membahas solusi persoalan ini, dengan kepala dingin dan dengan cara-cara yang elegan serta efektif”pungkas Amir Hamzah kepada republiksatu.com di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 3 /8/2020.

 


0 Comments


Leave a Comment