Di Duga Rekomendasi BW Dapat Sulut Masalah Baru di Sengketa Bank DKI VS Ahli Waris The Tjin Kok

Republiksatu.com, Jakarta

Dalam rekomendasi yang diberikan Bambang Widjojanto kepada Gubernur Anies Baswedan pada 7 Juli 2020  lalu, masalah sengketa Bank DKI Versus Ahli Waris The Tjin Kok, ketua KPK DKI yang akrab disapa BW itu mengatakan kalau putusan PN Jakpus yang telah di-inkrach-kan MA, berpotensi bermasalah, sebab, pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan The Tjin Kok, menurut BW, banyak didasarkan pada asumsi, tanpa dasar bukti yang kuat.

"Tidak ada bukti sewa menyewa apalagi bukti jual beli oleh PT Bank DKI atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan No. 67, Jakarta. PT Bank DKI hanya menempati tanah dan bangunan tersebut selama 2 tahun atas perintah penguasa perang sebagai pemegang kuasa atas bangunan ber-SIP, namun kenapa pengadilan memutuskan bahwa Bank DKI dan Gubernur DKI Jakarta harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.233.000.000 ditambah dengan bunga, ini yang mengherankan dari putusan itu, " kata Bambang Widijanto mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat di temui republiksatu.com di Balai kota, Kamis, 30 Juli 2020.

Sementara itu, di tempat terpisah, menanggapi pernyataan dari Bambang Widijanto tersebut, republiksatu.com, berkesempatan menemui Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, dalam tanggapannya, Adhy mengatakan bahwa rekomendasi dari Bambang Widijanto dalam perkara Bank DKI Vs AHli waris The Tjin Kok,bukan merupakan produk hukum yang dapat membatalkan putusan pengadilan,bahkan bisa berimplikasi semakin memperpanjang penyelesaian masalah tersebut.

“Sangat aneh, apabila dalam vonis pengadilan yang sudah incrah, tidak segera di laksanakan, bahkan akan di anulir dengan gugatan baru, ini yang tidak lazim untuk di lakukan dalam mekanisme hukum,”ucap Adhy fadhly kepada republiksatu.com, Kamis, 30/7/2020

Menurut Adhy, dalam sengketa Bank DKI Vs Ahli waris The Tjin Kok ini, sebenarnya di perlukan suatu pemahaman hukum yang komprehensif dan fundamental, sehingga menghasilkan solusi yang tidak merugikan para pihak yang sedang bersengketa, dan tentunya solusi itu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai prosedur hukum yang lazim di terapkan.

“Sebenarnya ada  langkah langkah yang bisa ditempuh guna menyelesaikan perkara ini, baik bagi Bank DKI maupun bagi Ahli Waris The Tjin Kok, yang efektif dan tidak berlarut-larut, sehingga permasalahan ini tuntas,”tukas pria kelahiran ambon,yang pernah pengalaman membongkar kejahatan ekonomi yang terjadi di Bank Maluku beberapa waktu silam ini.

 

nah, lanjut Ady, kalau persoalan rekomendasi BW itu di respon oleh Bank DKI, maka bukannya solusi yang di peroleh, melainkan justru dapat menimbulkan sengketa baru, yang bisa merugikan ke dua belah pihak.khususnya bank DKI,yang saya takutkan,jangan sampai rekomendasi BW di anggap sebagai alat menghalangi jalannya putusan pengadilan,jika ini yang terjadi maka unsur pidana terpenuhi.

“Rekomendasi BW itu bisa saja menutup celah bagi Bank DKI yang sebenarnya masih bisa dilakukan  guna  menyelesaikan sengketa dengan ahli waris The Tjin Kok,bahkan bisa ada ancaman pidana bagi Bank DKI yang tidak melaksanakan putusan yang sudah bersifat tetap,”Tukas Ady

Ady menegaskan bahkan banyak pakar hukum yang berpendapat bahwa putusan yang sudah final,sangat mustahil gugatan itu akan diterima. Sudah banyak kasus seperti ini, namun perlu dipahami,jika ingin menggugat maka yang bisa digugat adalah hakim secara personal.bukan putusannya.Tapi ya juga harus menyertakan bukti pelanggaran hakim itu secara utuh.

“Prinsipnya masih ada celah atau jalan yang bisa ditempuh bank DKI maupun oleh ahli waris The Tjin Kok dengan cara cara yang elegant. bukan melawan hukum dan tuntas”pungkas Ady


0 Comments


Leave a Comment