JPM Desak Menteri PUPR Batalkan Proyek Air Baku di Siborongborong dan di Kalteng terindikasi Rugikan Negara saat pendemi Covid 19

Republiksatu.com, Jakarta

Penyelenggaraan Proyek di Kementerian PUPR, senantiasa menjadi sorotan dari masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tender sebuah proyek, yang selama ini di lakukan oleh panitia tender  di tunjuk oleh Kementerian PUPR, namun realitasnya justru mengindikasikan adanya celah untuk melakukan tindakan yang merugikan negara, padahal dari mulai pendaftaran peserta tender, pelaksanaan tender dan kemudian hasil tender, di atur oleh berbagai peraturan maupun mekanisme yang ketat, akan tetapi bahkan di sinyalir ada saja celah untuk berbuat curang, hal ini pula yang terjadi pada pelaksanaan tender proyek di  Kementerian PUPR RI via Satuan Kerja SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumut dgn kategori Pekerjaan Konstruksi telah laksanakan tender Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Siborongborong Kab. Tapanuli Utara dgn Sumber Dana APBN TA 2020 nilai HPS Rp.  29.987.725.723,87. Yang terindikasi adanya penyimpangan yang merugikan Negara, demikian di katakana Ivan Parapat, SH (Ketua Jakarta Procurement Monitoring/JPM), saat di temui republiksatu.com, di kawasan kantor Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis, 30/7/2020.

“Dari hasil penelusuran kami, bahwa pelaksanaan tender proyek dari Kementerian PUPR senilai Rp 29 Milyar lebi itu, Kami mencium adanya sesuatu  yang berindikasi merugikan Negara, “ungkap Ivan.

Menurut Ivan, temuan ini terjadi pada  Proses tender yang dikelola Pokja Pemilihan BP2JK Wil. Sumut SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II,yang telah  menetapkan Pemenang Lelang PT. Rah Rah RedWana Bhakti dengan  harga Rp. 27.708.658.000,-  yang Mengalahkan Penawar Terendah PT. Sangkuriang Karya Semata dengan harga Rp. 20.982.163.413,73, maka terdapat selisih harga penawaran yg sangat signifikan yakni sebesar Rp. 6..526.494.7777,- nah selisih harga inilah yang  berpotensi merugikan Negara . Sementara alasan Pokja mengalahkan PT. Sangkuriang Karya Semesta sdh dibantah melalui Surat Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang.

“Selain proses tender pada proyek Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II, kami juga menemukan proses tender proyek serupa di Prov Kalimantan Tengah, terindikasi juga merugikan Negara,”ucap Ivan.

Dalam kesempatan ini, Ivan juga mengungkapkan proses tender proyek dari Kementerian PUPR-RI melalui Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Mentaya-Katingan, WS. Barito, WS. Jelai-Kendawangan Prov. Kalimantan Tengah telah di laksanakan tender Pembangunan Penyediaan Air Baku IKK Bungur Kumal (tender ulang) dengan  kategori pekerjaan konstruksi HPS. Senilai Rp. 20.401.600.000,- sumber dananya dari  APBN TA 2020, adapun Proses tender  ini dikelola Pokja Pemilihan A.21 BP2JK Wil. Kalimantan Tengah dengan menetapkan Pemenang Lelang PT. Armas Grand Jaya dengan  harga penawaran senilai Rp. 16.197.027.000,- dengan mengalahkan peserta lelang penawar terendah PT. Desra Banyu Enjineering senilai Rp. 14.742.188.855,61 sehingga terdapat selisih harga yang sangat signifikan, dan berimplikasi adanya  indikasi merugikan negara sebesar Rp. 1.312.248.615,56., sedangkan  ketika di konfirmasi pihak Pokja mengatakan penyebab kekalahan PT. Desra Banyu Enjineering adalah tidak menyampaikan metode pelaksanaan secara sitematis , dan inipun sudah dibantah PT Desra Banyu Enjinerring dengan Surat Sanggahan, bahwa alasan panitia tender, tidak memiliki dasar agumentasi yang dapat di pertanggungjawabkan.

“Dari proses tender proyek tersebu, maka ada sinyalemen pelanggaraan peraturan, yang bukan hanya merugikan Negara melainkan di duga adanya  konspirasi atau kongkalikong, yang di atur untuk menguntungkan pihak tertentu, “selidik Ivan.

Karena itu, imbuh Ivan, berdasarkan UU. No. 31/1999 jo. UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Peran Serta Masyarakat dan Perpres. RI No. 16/2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya bab XII tentang Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum pada bagian ke 1 psl 76(1): Menteri/Kepala Lembaga/kepala daerah wajib  melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing2.

“Dengan dasar Undang-Undang dan Perpres tersebut maka kami mendesak Bpk. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR agar segera membatalkan Pemenang Lelang yg terindikasi Merugikan Negara tersebut,”tandas Ivan

Ivanpun menambahkan dengan Kewenangan yg ada sebagai Menteri PUPR-RI, apalagi disaat pendemi Covid-19 ini dimana Pemerintah membutuhkan banyak anggaran jangan jadi justru anggaran yang ada dihamburkan oleh penetapan pemenang lelang yang harganya jauh/sangat tinggi, dan kemudian yan memprihatinkan selisih anggaran dari hasil lelang itu, tidak di kembalikan ke kas negara, bahkan nggak jelas selisih anggaran itu di buat untuk apa.

“Dengan 2 Lelang saja di Kementerian PUPR-RI bisa menghemat sekitar  Rp. 7.838.793.392,- agar tidak berpotensi Merugikan Negara. Anggaran itu bisa dialihkan untuk  menangani pendemi Covid-19 yg saat ini di Indonesia sdh memasuki 100.000 penderita.”Pungkas Ivan


0 Comments


Leave a Comment