Bongkar Dugaan TIPIKOR Bermodus Duplikasi Anggaran dan Program Kegiatan Ganda Di APBD Provinsi DKI Jakarta

Republiksatu.com, Jakarta

Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) di setiap wilayah, khususnya di Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi sumber ladang yang empuk bagi terjadinya praktek tindak pidana korupsi, baik yang di lakukan oleh kalangan birokrasi maupun legislative, salah satu modus operandi terjadinya kejahatan itu adalah adanya  dugaan duplikasi kegiatan maupun program kegiatan ganda ini, di sinyalir praktek tersebut merupakan bagian manuver koruptor melalui mekanisme anggaran ganda yang tiap tahun berlangsung, namun jarang dicermati dan disoroti. Tentunya hal ini mengundang pertanyaan kenapa? Sebab APBD merupakan produk eksekutif dan legislatif yang mana telah melalui mekanisme resmi di DPRD sehingga ditetapkanlah semua itu, yang mana akan ada pihak – pihak yang diuntungkan dengan kesemuanya itu. Jika ini telusuri sudah bisa dipastikan akan ada pihak yang akan terseret, baik dari eksekutif maupun legislative, demikian di katakana Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, saat di hubungi republiksatu.com, Selasa, 28 Juli 2020 di Jakarta

“Modus Kejahatan Korupsi Dengan menduplikasi Anggaran maupun Program Kegiatan harus segera di bongkar, di Berantas dan di Cegah. Terlebih ini kan sudah diaudit BPK. Jadi pihak Kejaksaan dan KPK, bisa segera memanggil dan memeriksa para pejabat yang diiduga kuat terkait dengan dugaan anggaran atau kegiatan duplikasi pada setiap SKPD,” ungkap Ady Fadly.

Menurut Adhy, Data dugaan penganggaran ganda beberapa tahun terakhir ini telah kita kantongi dan dalam waktu dekat akan kami tindaklanjuti ke ranah hukum untuk bisa diusut tuntas sehingga pihak – pihak yang berada dalam pusaran double budgeting ini harus mempertanggungjawabkan semua itu. Baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi. Baik itu yang di eksekutif maupun legislative.

“ Kami telah melakukan penelusuran dan mendapatkan temuan adanya nilai besaran dugaan anggaran ganda dengan jumlah yang tidaklah sedikit, apabila di taksir mencapai puluhan milyar rupiah dan jika diakumulasikan untuk beberapa tahun anggaran maka nilainya bisa ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah baik yang ada di APBD maupun di APBN,” tegas pria yang berhasil membongkar kasus Bank Maluku ini beberapa waktu lalu.
Dalam penjelasannya, Adhi juga menyampaikan bahwa untuk sementara ini, pihaknya masih melakukan telaah dan investigasi yang mengindikasikan adanya dugaan double budgeting yang berpotensi menjadi split budget atau anggaran fiktif,, Anggaran atau kegiatan fiktif, merupakan modus yang sering digunakan dengan cara membuat item – item atau mata anggaran atau kegiatan yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan untuk satu tujuan tertentu namun dialokasikan untuk kepentingan lainnya,

“ misalnya dianggarkan untuk beli penghapus tapi dipakai untuk beli pulpen. “Ini jelas menyalahi aturan dan masuk dalam kategori split budget,” tukas Adhy.

Dari  data yang di miliki VPN, terdapat temuan semisal yang terjadi pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI. Modus dugaan duplikasi dimulai dari nomor program dan nama program. Ada beberapa sel pada kolom program yang digandakan satu hingga dua kali. Dengan rincian satu kali pada nomor kegiatan dan nama kegiatan serta pada nomor akun dan nama akun. Sementara nilai anggaran tidak berubah, sedangkan modus yang sama juga dilakukan pada SKPD lain, contoh temuan VPN, ada pada Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Dinas Sumber Daya Air.

 “Modus seperti itu, bisa saja di lakukan oleh Dinas-Dinas lainnya,  karena itu kami masih terus menelusurinya dan bahkan mengkaji temuan dari modus ini di lapangan,” kata Adhy lagi.
Ady pun juga menyebutkan adanya Fakta lain yang ditemukan, seperti ada dugaan untuk kegiatan yang hampir sama, anggaran yang mendekati sama, ada pada dua SKPD.

“Contoh kegiatan di Sekretariat DPRD dan Dinas Perumahan dan Gedung. Ini selain pemborosan, ini juga diduga kuat modus kejahatan yang menguntungkan pihak – pihak tertentu,” beber Adhy.

Belum lagi anggaran makan minum pada Sekretariat DPRD yang datanya sudah 80 persen indikasi kejahatan itu ada terjadi. Dalam waktu dekat akan segera rampung hasilnya dan VPN siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membongkar sistim yang terindikasi merugikan negara selama ini.

“Dengan modus seperti itu, maka peluang untuk melakukan korupsi akan semakin terbuka, dan tentunya harus ada pihak -pihak yang bertanggung jawab, Bisa saja Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua TAPD DKI Jakarta beserta staf dan pimpinan DPRD DKI terlibat, dengan menerapkan politik anggaran yang konspiratif bukan untuk pembangunan, melainkan untuk melakukan korupsi beramai-ramai,, karena itu, saya berharap BPK, KPK dan aparat kejaksaan harus berani membongkarnya, jika tidak berani, maka rakyat akan membongkarnya” pungkas Adhy.

 


0 Comments


Leave a Comment