Di khawatirkan Kredibiltas Bank DKI Jakarta Akan Menurun JIka Tidak Segera Selesaikan Hutang ke Ahli Waris The Tjin Kok

Republiksatu.com, Jakarta

Kasus ini bermula Ketika terjadi sengketa pembayaran sewa gedung di Jalan Pintu Besar Selatan nomor 67, Jakarta, kontra ahli waris The Tjin Kok, dengan  Bank DKI Jakarta sebagai tergugat I dan Pemprov DKI cq Gubernur sebagai tergugat II punya utang sewa gedung kepada The Tjin Kok dan ahli warisnya,  dan belum membayar sejak tahun 1962 sampai saat ini. Putusan pengadilan memerintahkan agar membayar sewa tersebut berikut denda bunga, kasus sengketa ini berakhir inkracht sampai PK di MA. Karena tidak kunjung dibayar sejak putusan PK MA terbit pada 2008, nilai utang sewa berikut bunganya membengkak menjadi berkisar Rp17 miliar.  yang putusannya juga telah inkracht (memiliki kekuatan hukum tetap), dalam putusan PN Jakpus pada 6 Mei 2002 berdasarkan putusan No. 23/PDT.G/2002/PN.JKT.PST yang dibacakan pada 6 Mei 2002, yakni sebesar Rp 17 miliar, dan yang seharusnya dibayar secara tanggung renteng oleh tergugat I (Bank DKI) dan tergugat II (Gubernur DKI Jakarta) apabila  tindakan Bank DKI dan Gubernur yang tidak melaksanakan putusan tersebut dapat dianggap menghalang-halangi perintah dari pejabat atau penguasa umum, dalam hal ini ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagaimana diatur pada pasal 216 ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. demikian di sampaikan Ditok Koordinator Koalisi Konsumen Bank DKI Jakarta kepada republiksatu.com, Senin, 27/7/2020 di Jakarta

“Bank DKI Jakarta harus taat hukum donk, dan jangan menghalang-halangi putusan pengadilan yang telah inkracht, tegakkan hukum donk, jangan menang sendiri” kata Dito

Menurut Dito, apabila Bank DKI Jakarta tidak menaati hukum, selain mendapatkan  ancaman pidananya  empat bulan dua minggu, maka juga akan sangat berdampak pada kredibiltas Bank DKI Jakarta di mata para konsumen,

“Saya khawatir  apabila Bank DKI Jakarta tidak segera melaksanakan pembayaran kepada ahli waris sesuai putusan hukum yang sudah incracht, maka akan bisa menurunkan kredibiltas Bank DKI Jakarta di mata konsumen, jika ini terjadi, bisa membahayakan posisi Bank DKI sebagai Bank Pemerintah” ungkapnya.

Dito juga mengungkapkan Dugaan itu muncul karena dalam rekomendasi dari BW tersebut di antaranya terdapat saran agar PT Bank DKI mengirimkan surat non executable kepada PN Jakpus dengan muatan yang lebih rinci; agar Perumda Pasar Jaya sebagai pemegang saham minoritas PT Bank DKI membuat gugatan baru; agar PT Bank DKI melapor kepada KY terkait unprofessional conduct yang dilakukan hakim atas putusannya; dan rekomendasi agar PT Bank DKI mempersoalkan siapa sesungguhnya yang memiliki legalitas atas objek yang dipersengketakan. 

" Jika saran itu di laksanakan Bank DKI Jakarta, maka jangan salahkan konsumen Bank DKI Jakarta, yang juga berasal dari warga Jakarta non PNS, akan muncul sikap tidak percaya dengan Bank DKI Jakarta,” tegasnya. 

Menurut informasi yang di peroleh, PN Jakpus juga telah menegur Bank DKI dan Gubernur (aanmaning) agar tergugat I dan II tersebut melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam waktu delapan hari sesuai pasal 196 HIR/207 Rbg,  jika Bank DKI dan Gubernur  tetap tidak mau menjalankan putusan, maka ketua PN Jakpus akan mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita penganti seseuai dengan ketentuan pada pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg, lalu diikuti dengan perintah penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman lelang sesuai ketentuan lelang. Uang hasil lelang diserahkam kepada pihak penggugat sesuai nilai dari obyek perkara.

“Sebaiknya Bank DKI Jakarta, mentaati dan melaksanakan vonis dari pengadilan karena pengadilan akan tetap melakukan proses ini. Eksekusi akan tetap berjalan, tak akan bisa ditunda. Meskipun dengan cara apapun, demi memenuhi rasa keadilan, penegakkan hukum dan menjaga kepercayaan dari masyarakat sebagai konsumen, maka tidak ada pilihan lain, Bank DKI Jakarta harus segera melunasi kewajibannya kepada pihak ahli waris ,” pungkas Ditok


0 Comments


Leave a Comment