JPM desak Jampidsus Kejagung Tuntaskan dugaan Tipikor Pengadaan HDPE Rp 55Milyar di Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta TA 2017

Republiksatu.com,Jakarta

Pada tanggal  4Juli2018 yang lalu, LSM JPM telah kirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup DKI, Hal: Permintaan Penjelasan & Klarifikasi ttg Proyek Pengadaan Penyekat Sampah HDPE TA 2017 melalui Pemilihan Penyedia E-Purchasing terpasang di 190titik kali/sungai, terindikasi rugikan Keuangan Negara/Daerah, yang kemudian  ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan via Plt. Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Ir. H. Andono Warih, M.Sc. (saat ini Kadis Lingkungan DKI)  dengan menyampaikan Klarifikasi pada 15Agustus2018, akan tetapi surat tersebut tidak  menjawab substansi dgn apa yg kami tanyakan, masalah inipun  kami  sampaikan  ke Gubernur Anies,  namun juga tidak  ada respon positif yang  kami dapatkan dan terkesan Gub. Anies tidak  pro pada  Pemberantasan Korupsi di Birokrasi Pemprov. DKI, demikian disampaikan Ivan Parapat, SH. Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) - Lawyer Procurement kepada Republiksatu.com, Kamis, 23/7/2020 di Kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

“Untuk itu kami sampaikan surat informasi ttg adanya dugaan Tipikor tersebut  kepada pihak Jampidsus Kejagung RI, dan  diterima tgl 28 Mei 2020, berdasarkan UU. No. 31/1999 jo. UU. No. 20/2001 ttg Pemberantasan TIPIKOR & Perpres. No. 54/2010 jo. Perpres. No. 70/2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ada dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek tersebut”Ungkap Ivan Parapat, SH.

Menurut Ivan, di peroleh informasi bahwa  Pelaksana Pengadaan HDPE tersebut adalah PT. Global Mitra Teknik. Pemilik produk Kubus Apung Merk Magic Float HDPE Lupolen 5261Z tetapi diduga dilapangan produk alat penyekat sampahnya diduga merk Krisbow, Jika alat penyekat sampah tsb disebar ke 190 titik sungai/kali dgn biaya Rp. 55.604.304.000,- maka jika diambil rata2 tanpa memperhitungkan panjang pendeknya alat penyekat sampah tsb, berarti satu titik berbiaya Rp. 292.654.421,- (blm dipotong pajak).

“Diduga adanya kemahalan harga yang bias  berpotensi mark up dan adanya indikasi korupsi di dalam pelaksanaan proyek ini, yang merugikan negara milyaran rupiah,”tukas Ivan Parapat, SH.

Dari temuan tersebut, maka LSM JPM Meminta & Mendesak Pihak Jampidsus Kejagung lakukan penyelidikan & Penyidikan agar terurai dugaan Tipikornya ada atau tidak ada, namun anehnya di  APBD DKI 2020 juga dianggarkan Pengadaan Saringan Sampah Otomatis  senilai Rp 197Miliar meskipun tampaknya Gagal akibat Covid-19, ini.

“Ya, kami mendesak agar Jampidsus, segera menangani kasus ini, jangan terkesan di petieskan, karena jika pihak Jampidsus tidak segera menangani masalah ini, maka kami mengkhawatirkan timbulnya preseden buruk, pemberantasan dan pencegahan korupsi oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai institusi penegakkan hokum di negeri ini,”pungkas Ivan Parapat, SH

Sementara itu, ketika republiksatu.com, menyampaikan konfirmasi ke PT Global Mitra Teknik, mengenai dugaan keterlibatan Perusahaan tersebut di dalam proyek pengadaan HDPE, yang di sinyalir adanya tindak pidana korupsi, namun hingga berita ini di tayangkan, tidak ada respon dari pihak PT Global Mitra Teknik tersebut.


0 Comments


Leave a Comment