Pencuri Datang Mendahului Pencuri yang Sebenarnya

Republiksatu.com, Jakarta; Keputusan Mahkamah Agung (MA), yang baru saja di rilis  tentang Uji Materi pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, di nilai janggal, dan berindikasi  adanya upaya untuk mengadu domba Jokowi dan Prabowo, demikian di sampaikan Tom Pasaribu, SH  Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) kepada republiksatu.com,  saat di temui di kantornya di kawasan Utan Kayu,Jakarta Timur, Kamis, 9 Juli 2020.

“Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara dibidang hukum, sebaiknya jangan merusak hukum dan membuat kegaduhan serta mencoba menjatuhkan legitimasi Presiden yang sudah ditetapkan. Melalui Uji Materi pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, Seingat saya MA telah menolak permohonan Rahmawati CS, dikarenakan ada masyarakat yang lebih dulu mendaftarkan gugatan ke MA dengan materi yang sama,”ungkap Tom Pasaribu.

Diketahui, perkara yang digugat putri proklamator RI Rachmawati Soekarnoputri tersebut telah diputus sejak 28 Oktober 2019, namun salinan putusannya baru diunggah di situs MA pada 3 Juli 2020 kemaren. Terasa aneh nampaknya, Imbuh Tom,  sebab sebelum Rachmawati cs menggugat, ada masyarakat yang melakukan Uji Materi terhadap pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 tersebut dengan materi gugatan yang sama, atas nama Tomu Augustinus Pasaribu, Leonardus Pasaribu, Daniel Heri Pasaribu, Reinhand Pasaribu, Boy Pasaribu, dengan nomor 40/Hum/2019. Semboyan penggugat pada saat itu,  “Pencuri mendahului Pencuri yang sebenarnya”. setelah 9 bulan berlalu, semboyan para penggugat benar-benar terbukti, pencuri itu nongol sendiri,”

“ MA jangan bermain api, sebagai benteng hukum MA jangan berbohong dan mencari dalih yang tidak logis.  pertanyaan saya coba MA jujur kepada seluruh masyarakat Indonesia siapa dan nomor perkara berapa yang pertama menggugat pasal 3 ayat 7 pkpu no 5 tahun 2019. MA jangan beranggapan bahwa semua rakyat Indonesia teramat bodoh, lalu memanfaatkan waktu dengan putusan-putusan gugatan masyarakat”tukas Tom.

Tom juga mengingatkan  kalau tidak setuju dengan pemerintahan yang ada jangan merusak tatanan hukum, Jangan adu domba Presiden Jokowi dengan Prabowo melalui  sulap keputusan hukum. Jika demikian situasinya, sambung Tom, bisa saja nanti tahun 2024 MA ikut jadi peserta pemilu agar dapat mengusung calon presiden, dan bermainlah politik secara fair, jangan bersembunyi di balik hukum sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dia juga menduga bahwa apa yang terjadi  pada putusan MA atas gugatan Rahmawati Cs itu  sarat dengan kepentingan politik kekuasaan, ada sinyalemen  di bangunnya persepsi di masyarakat untuk mendelegitimasi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,yang sudah sah di lantik sebagai Presiden-Wakil Presiden hasil pilpres 2019 pada Bulan Oktober 2019 lalu.

“Sudah lah, jangan adu domba Presiden Jokowi dengan Prabowo, mereka sudah berdamai, Prabowo sudah di dalam kabinet kok, untuk apa  di utak-atik lagi, buang buang energy saja, dan itu malah bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif, serta dapat memicu  ancaman serius terhadap eksistensi NKRI, kalau ini terjadi, suka atau tidak suka, rakyat akan meminta MA untuk bertanggungjawab atas keputusan hukumnya yang berimplikasi memicu kegaduhan ”tandasnya

Di akhir perbincangan, Tom menegaskan untuk menyelamatkan kondisi agar tidak terjadi konflik di dalam kehidupan masyarakat, maka sebaiknya MA memperbaiki sebaiknya MA nemperbaiki keadaan ini sesuai UUD 45 serta sesuai aturan dan peraturan yang dilaksanakan MA

“Untuk menyelamatkan marwah Mahkamah Agung sebagai Benteng Hukum di Negeri ini, maka kami mendesak agar Ketua Mahkamah Agung segera mengundurkan diri, dan kembalikan MA ke khitahnya sebagai Lembaga Yudikatif  yang terlepas dari kepentingan syahwat politik kekuasaan,”pungkas Tom


0 Comments


Leave a Comment