Di Duga Terjadi Kejanggalan Putusan Sela Perkara No.577 Tahun 2019 PN Jakarta Barat

Republiksatu.com, Jakarta; Dalam proses pengadilan pada perkara perkara nomor 577/pdt.g/2019/pn.jkt.brt., nampaknya ada indikasi kejanggalan pada proses tersebut, di duga dapat mempengaruhi  lahirnya vonis putusan sela dari Majelis Hakim  yang  menangani perkara ini, demikian disampaikan Indra Mangiwa, SH kuasa hukum penggugat pada perkara ini, saat di temui republiksatu.com di  Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa, 11/2/2020

“Kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat, mencium adanya indikasi kejanggalan dalam proses hukum perkara ini,”ungkap Indra

Menurutnya, perkara ini berawal dari adanya dugaan pelanggaran pasal 245 Undang-Undang Kepailitan yaitu adanya dugaan pembayaran sebagian oleh debitur PT Mahakarya Agung Putera kepada salah satu krediturnya dalam masa pkpu yang berlangsung antara 28 nov 2018 sampai dengam 21 Agustus 2019. karena ada dugaan perbuatan melawan hukum tersebut maka salah satu kreditur mengajuka gugatan perbuatan melawan hukum pada bulan juli 2019 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atas gugatan tersebut kurator mendalilkan bahwa PT MAP telah pailit dan pn jkt barat tidak berwenang mengadili padahal pokok perkara nomor 577/pdt.g/2019/pn.jkt.brt didaftarkan * sebelum * PT MAP pailit, ternyata setelah diputus dalam putusan sela yang menjadi putusan akhir dalam hal adanya kompetensi absolut, ia juga menambahkan dari awal pendaftaran perkara ini di Pengadilan Negeri  Jakarta Barat, nampak adanya indikasi proses persidangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi  lahirnya vonis sela dari Majelis Hakim yang di luar dugaan, dan di sinyalir tidak memenuhi rasa keadilan bagi kami yang melakukan gugatan terhadap perkara ini.

“Ya, dalam putusan selanya, Majelis Hakim memutuskan tidak berwenang mengadili masalah ini, dan di anjurkan perkara ini agar di adili oleh Pengadilan Perniagaan, atas putusan tersebut, kami mengajukan banding.”tukas Indra.

Ia juga mengungkapkan  bahwa mengenai adanya  dugaan adanya praktek tindak pidana gratifikasi yang di sinyalir terjadi  pada tanggal 5 Feb 2020  sekitar pk.10.30 di pn jkt barat ada dugaan tindak pidana gratifikasi/penyuapan dari salah satu pihak berperkara dalam kepada terduga pp, pada perkara nomor 577/pdt.g/2019/pn.jkt.brt maka pihaknya mendesak agar aparat hukum yang terindikasi melakukan tindakan yang tidak terpuji  tersebut, jika terbukti perbuatannya tersebut, mesti di hukum sesuai hukum yang berlaku.

“Ya, jika terbukti adanya tindak pidana gratifikasi pada perkara perkara nomor 577/pdt.g/2019/pn.jkt.brt, maka demi tegaknya keadilan dalam perkara ini, tentunya, kami mohon putusan vonis sela dari Majelis Hakim, mesti di tinjau ulang.”tukas Indra

Seperti diperoleh informasi  dari sumber yang enggan menyebutkan identitasnya, ia mengatakan bahwa  dalam perkara ini, ada indikasi terduga pemberi  gratifikasi berinisial JC selaku Tergugat 2, dan terduga penerima pp (TS), dan bahkan dari pengembangan kasus ini,  maka  mulai jumat tgl 7 Februari 2020 tim KPK bersama bawas telah bergerak dan turun ke lapangan, dan  informasi terakhir hal ini akan ditangani secara etik di bawas mahkamah agung, yang kemudian dugaan tindak pidana dapat berlanjut di ranah yang berwenang karena  ada sinyalemen bahwa  dugaan tindak pidana gratifikasi itu di akui oleh terduga penerima.


0 Comments


Leave a Comment