Ankor Trisakti Gelar Diskusi Virtual Sikapi Cegah Kebocoran Anggaran Penanganan Covid 19

Republiksatu.com, Jakarta

Adanya wabah virus COVID-19 yang berasal dari wuhan, China. Virus ini menyebar hingga keseluruh Negara dan telah meninfeksi lebih dari 7 Juta Jiwa dan telah menimbulkan korban jiwa sampai dengan 400 ribuan orang di seluruh dunia (per 17 Juni 2020). Amerika Serikat menempati urutan pertama, disusul Brasil, Rusia, India, kemudian Inggris. Setelah WHO menetapkan situasi pandemic COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020 dan disusul Indonesia pada tanggal 13 April 2020 menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional melalui Kepres No.12 Tahun 2020. Didalam situasi kepanikan global tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan PERPPU No.1 / 2020 pada tanggal 31 maret 2020, mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya ditetapkan sebagai UU no.2 Tahun 2020. Payung hukum ini menjadi langkah pemerintah di dalam upaya mengatasi persoalan ekonomi yang menyelimuti ditengah kegalauan wabah virus COVID-19. Terhentinya aktifitas dan produktifitas  global telah membuat neraca perdagangan serta perekonomian dunia terganggu. Ekspor-impor terhenti selain beberapa sektor, seperti halnya sektor kesehatan, telekomunikasi, transportasi, distribusi dan logistic, yang masih mendominasi. Pada penata-laksanaan pandemic di Indonesia, sedikit berbeda dengan dunia, yang menerapkan lockdown, Memasuki tahun 2020, dunia termasuk Indonesia diguncang dengan sementara Indonesia memilih PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan pada masing-masing provinsi di Indonesia, demikian salah satu prolog yang disampaikan Prof. Ir. Syamsir Abduh., PhD., IPU salah seorang narasumber pada diskusi secara virtual atau online bertajuk “Powers tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely “ yang diselenggarakan oleh Ankor  Lembaga Kajian dan Penelitian Anti Korupsi Trisakti Jakarta yang terdiri atas dosen, alumni, mahasiswa maupun karyawan Trisakti memiliki cita-cita dan tujuan bersama untuk terus berpartisipasi dalam roadmap nasional pemberantasan korupsi di Indonesia. Bekerjasama dengan Dewan Guru Besar Trisakti, Komisi Anti Korupsi dan Pusat Pengkajian Reformasi Anti Korupsi (PUPRAK) Trisakti dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada  hari Jumaat,19 Juni 2020 kemaren, turut bergabung dalam diskusi ini antara lain; Bambang Wijayanto, Nurul Gufron Wakil Ketua KPK, Hendri Santoso  Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, serta  sebanyak 345 orang yang bergabung di acara diskusi virtual ini, sebagian besar dari kalangan mahasiswa, pengiat anti korupsi, akademisi dsb.

“Besarnya anggaran penanganan Covid-19, dan sekarang disebut sebagai PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) apabila tanpa adanya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan, dikhawatirkan dapat terjadi penyalah gunaan dan menimbulkan keresahan di masyarakat,”ungkap Prof Ir. Syamsir Abduh,Phd

Menurutnya, penyelenggaraan Webinar sebagai wujud kepedulian serta peran akademisi juga Lembaga-lembaga pengkajian pada tindakpidana korupsi. Hal ini merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anti-korupsi di Trisakti, sesuai denga MoU antara Universitas Trisakti dan KPK tahun 2016. Berbagai kebijakan yang dihasilkan, lengkap dengan pro kontranya. Kondisi ini telah memaksa juga pemerintah untuk mengeluarkan PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2020, dalam melakukan perbagai penyesuaian hingga pada anggaran. Termasuk didalamnya perihal anggaran untuk atasi Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

“Meskipun anggaran belanja untuk sektor kesehatannya hanyalah sebesar Rp 87,55 triliun. Selebihnya digunakan untuk membantu menangani persoalan lingkungan yang terdampak akibat wabah Covid-19, seperti logistic dan sembako, anggaran prakerja, subsidi listrik, intensif perpajakan, bahkan termasuk stimulus untuk pariwisata diawal skemanya, namun semua itu harus di awasi secara ketat” tukasnya

Sementara itu, dalam diskusi ini juga di sampaikan padangan kritis terhadap Kesungguhan Pemerintah dalam melaksanakan tata-kelola Negara dan keuangan Negara yang sesuai dengan amanat konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, terutama ditengah pandemic Covid-19.

“Ya, Kami berharap agar Pemerintah sungguh-sungguh untuk melaksanakan tata kelola Negara maupun masalah keuangan Negara  di tengah Pandemik covid 19 ini, dengan bersikap tegas mencegah kebocoran uang Negara”ucap Dr.drg. Melanie Sadono D., MBiomed.

Sementara itu salah seorang peserta diskusi yang juga salah seorang inisiator kegiatan diskusi ini, sebut saja Risno Pakur, S.H mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran penanganan Pandemik covid-19, diperlukan adanya kesadaran semua pihak, terutama di kalangan akademisi, mahasiswa dan juga komponen masyarakat lainnya, misalnya; LSM, Pers dsb, turut berperan aktif untuk mengawasi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif terhadap penyerapan anggaran tersebut.

“Perbagai relaksasi yang diberikan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional, jangan sampai melupakan aspek tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Pemerintah harus dapat menjaga kepercayaan public dan dunia dengan tetap berpegang pada aturan-aturan terkait agar jangan sampai terjadi moral hazard dan memunculkan relaksasi korupsi ditengah bencana nasional, dan masyarakatpun harus terlibat aktif mengawasinya, bergotong-royong untuk cegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyerapan anggaran penanganan Covid-19”pungkas Risno Pakur, SH.

 

 


0 Comments


Leave a Comment