Gara gara Penasehat Hukum Terdakwa Raden Priyono Tidak Hadir, Sidang Di Tunda

Republiksatu.com, Jakarta; Perkara korupsi  yang merujuk pada PKN BPK telah merugikan negara sebesar USD 2,7 miliar atau  dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp 35 triliun, dengan terdakwa mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran, Djoko Harsono. Menurut perhitungan BPK, negara merugi Rp 35 triliun dalam kasus kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), Kali ini telah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Adapun sidang  yang di gelar pada hari Senin (10/2/2020), pukul 09.20 WIB. mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap Raden Priyono dan Djoko Harsono, namun kenyataannya,  di persidangan ini, penasehat hukum dari terdakwa Raden Priyono tidak hadir, sehingga  membuat Majelis hakim menunda sidang kasus korupsi kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI). Sebab terdakwa Raden Priyono dan Djoko Harsono tidak didampingi penasihat hukum/advokat. Sidang ini sedianya membacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi di karenakan ketidak hadiran penasehat hukum dari terdakwa Raden Priyono, maka majelis Hakim  membuat keputusan untuk menunda persidangan.

"Kami harap saat persidangan berikutnya penasihat hukum sudah benar-benar ada supaya kita bisa jalan," kata hakim ketua Rosmina saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020). Ketua Majelis Hakim pun mengingatkan kepada terdakwa Raden Proyono agar tidak menunda-nunda persidangan dengan tidak segera menghadirkan penasehat hukumnya.

"Nanti bapak rugi sendiri, kalau terlalu lama bapak juga tidak punya cukup waktu untuk membahas ini. Gitu ya pak," imbuh hakim.

Atas permintaan itu, Raden mengaku akan segera menghadirkan penasihat hukum dalam persidangan. Majelis hakim akan menggelar sidang itu pada Senin (17/2/2020).

"Baik kita akan tunda Persidangan ini ke hari Senin tanggal 17 Februari 2020 untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi penasihat hukumnya," jelas hakim.

 


0 Comments


Leave a Comment