Fakta Sejarah, Keputusan Presiden Sebagai Celah Penyalahgunaan Kekuasaan Di Masa Lalu

Republiksatu.com, Jakarta; Keputusan Presiden Indonesia atau biasa disingkat Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut kecuali bila Keppres memiliki muatan seperti Peraturan Presiden, maka keberlakuannya juga sama seperti Peraturan Presiden.Berkaitan dengan keputusan presiden ini,secara historis banyak indikasi penyalahgunaan wewenang yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu dan golongannya, demikian di sampaikan Krisogonus Dagama Pakur, saat di hubungi republiksatu.com, mellaui telpon genggamnya di Jakarta, selasa, 10 Maret 2020.

.” Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia,menyebutkan  79 dari 528 keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Soeharto selama periode 1993-1998’’ bermasalah ‘.Ke-79 keppres bermasalah ditemukan tim,meliputi lima bidang penyimpangan ,yaitu 24 keputusan presiden di bidang infrastruktur,8 keppres kehutanan dan pertanian,3 keppres fasilitas dan pejabat Negara,12 keppres penyelenggara Negara secara umum,dan yang paling banyak ,32 keppres di bidang perdagangan dan perindustrian”ungkap Krisogonus Dagama Pakur yang juga aktivis PMKRI Jakarta Menurutnya Keputusan-keputusan presiden tersebut sangat diragukan kebenarannya.Secara objective, proses pembutan keputusan presiden tersebut dinilao oleh banyak pihak cenderung kkn. Sebab,dalam proses pembuatannya,cenderung melibatkan kerabat ataupun keluarganya yang cenderung menguntungkan golongan mereka sendiri.Keppres-keppres dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan fasilitas khusus bagi pejabat-pejabat Negara.Mayoritas keppres yang dikeluarkan pada era orde baru,cenderung melanggar undang-undang nomor 3 tahun 1971,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 23 UUD 1945.

“Ada Beberapa keputusan presiden tersebut yang justru memberikan peluang keuntungan bagi keluarga Cendana beserta kroninya, misalnya Keputusan presiden No.44/1987,memberikan wewenang pada perusahaan Siti Hardiyanti Rukmana untuk membangun dan mengoperasikan jaln tol di seluruh negeri, dan ada sekitar 9 Kepres lainnya yang merugikan Negara,menguntungkan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.”tukas Pakur.

Rino Pakur juga menambahkan bahwa ICW pernah menyebutkan,adanya temuan di sinyalir kerajaan bisnis Tommy adalah bagian dari Soeharto Inc,bagian dari laba-laba raksasa berkembang diantara perlindungan Soeharto.Perusahaan induk Tommy Soeharto adalah PT Humpus yang memiliki 48 perusahaan di dalam negeri pada insustri perdagangan,produk metal,kehutanan,kimia,makanan dan minuman,jasa,property,perkantoran,perbelanjaan,konstruksi,transportasi dan otomotif,farmasi,serta keuangan.Sementara itu,di luar negeri,ada 14 perusahaan yang tersebar di Singapura,Panama,Liberia,Hongkong,dan Cayman Islands.

Selain itu, Keputusan presiden Soeharto memuluskan tejadinya monopoli impor gandum dan tepung terigu  pada tahun 1969 melalui PT Bogasari.Komoditas strategis kedua yang dimonopoli keluarga Soeharto adlah impor cengkeh dari Afrika.Cara lain Soeharto untuk memperkaya diri adalah dengan menyalahgunakan fasilitas Negara.Dia menyalahkan institusi dan fasilitas pemerintah,menggunakan perusahaan-perusahaan Negara bekerja untuk perusahaan swasta milik anak-anaknya.Juga menyalahgunakan kapal-kapal dan pesawat milik angkatan bersenjata Indonesia untuk membantu membangun dan mengembangkan ranch milik anaknya di Tapos.

“Nah, ini fakta sejarah  Ketika anak-anak Soeharto masuk dalam bisnis,pola lazim yang muncul adalah pelanggran pasal 23 UUD 1945.Pada banyak kasus,Menteri keuangan juga tidak dimintai persetujuan.Masih banyak pola bisnis keluarga yang ,melenceng tapi  dilindungi oleh instruksi presiden maupun keputusan presiden, yang seharusnya harus di usut tuntas oleh rezim sekarang ini, sebagai memberikan efek jera, agar tidak ada penyalahgunaan soal Keputusan Presiden untuk kepentingan pribadi maupun kelompok”pungkas Rino Pakur

Diapun menyimpulkan bahwa memang pada era tersebut kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh penguasa saat itu,adalah aturan dibuat untuk melindungi penyimpangan.Hal inilah yang menjadi cikal bakal adanya tuntutan era reformasi,yang menuntut arah sebuah Negara pada kepastian hukum bukan pada kekuasaan semata.


0 Comments


Leave a Comment