Dugaan Korupsi Pengadaan Pompa Air, Bakal di Laporkan JPM Ke Bareskrim

Republiksatu.com, Jakarta

Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menangani masalah banjir, nampaknya bukan hanya terkendala oleh tersedianya sarana prasarana baik dalam bentuk pompa air maupun dalam bentuk peralatan lainnya, justru nampaknya terkendala oleh adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pompa air, indikasi ini nampak pada proyek pengadaan dan pemasangan sistem Pompa Air Bulak Cabe, Jakarta Utara, demikian di katakan  Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat saat di hubungi republiksatu.com, Minggu, 9/2/2020 di Jakarta.

"Kami menemukan adanya dugaan korupsi pada proyek tersebut dengan pagu anggaran Rp. 45.207.076.527 dan pemasangan sistem pompa Bukit Gading Raya-Kelapa Gading Jakarta Utara dengan anggaran Rp. 23.233.916.587, yang kami duga tindak korupsi tersebut dengan modus permainan lelang."ungkap Ivan

menurutnya, pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan sistem pompa ini dilakukan dengan sistem lelang, setelah dilakukan lelang, telah ditetapkan pemenang oleh BPPBJ adalah PT. Asiana Technologies Lestari (PT. ATL) dengan harga penawaran Rp. 40.843.836.017 di pengadaan pompa Bulak Cabe padahal ada peserta dengan penawaran terendah PT. Jaya Tehnik Indonesia dengan harga Rp. 37.182.714.616, sehingga  ada selisih sekitar Rp3,6 miliar yang berpotensi menjadi kerugian negara.

Demikian juga, lanjut Ivan, dalam lelang pengadaan pemasangan sistem pompa Bukit Gading Raya-Kelapa Gading, dimana  PT. Asiana Lestari Technology (PT. ATL) juga dimenangkan dengan harga Rp. 21.115.705.103,16 yang mengalahkan penawar lebih rendah PT. Jaya Tehnik Indonesia (PT. JTI) Rp. 19.340.788.616,06.  Sehingga ada selisih harga Rp. 1.775.016.587 yang berpotensi merugikan negara.kedua proyek tersebut merupakan salah satu cara mencegah dan menanggulangi banjir agar tidak menjadi bencana Pemprov DKI Jakarta. Dimana, kedua proyek di lelang  melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa (BPPBJ) Jakarta Utara dan  Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara TA 2019.

“ Dari temuan tersebut, maka kami akan Melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri soal penetapan pemenang lelang pada kedua proyek tersebut.  Kami meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan kasus tersebut secara konkret agar tidak terjadi, serta mencegah banjir korupsi di Jakarta di tengah bencana banjir Jakarta. Sekaligus agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya bila terbukti bersalah,” tandas Ivan

sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak Badan Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa ( BPPBJ) Jakarta Utara dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara, belum dapat terkonfirmasikan atau belum dapat dihubungi. (*tcy)


0 Comments


Leave a Comment