Di Balik Kebijakan Kerajaan Arab Saudi Melarang WNI Masuk Ke Arab Saudi

Republiksatu.com, Jakarta; Larangan masuk pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah umrah asal Indonesia, telah membuat Menteri Kuar Negeri RI, retno Marsudi geram. Untuk itukah, dia mempertanyakan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara jemaah umrah dari Indonesia.

Menurut Retno, kebijakan tersebut tidak relevan diberlakukan kepada Indonesia yang masih dalam zona hijau alias aman dari Covid-19. Untuk itu, Retno sudah meminta duta besar RI di Arab Saudi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pemerintah Saudi.

“Indonesia itu kan belum. Jadi alasan bahwa mengenai Covid sudah confirm dan sebagainya itu belum relevan diberlakukan untuk Indonesia. Dubes RI di Saudi akan menghubungi otoritas di sana untuk mempertanyakan masalah tersebut,” kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/ 2020) kemaren.


Sembari mempertanyakan alasan kepada Arab Saudi, pemerintah juga sedang mempersiapkan pengelolaan dampak dari kebijakan ini.“Kami akan rapat dengan Menko PMK, Menteri Perhubungan, Menteri Agama, dan Angkasa Pura khusus untuk membahas dampaknya,” ujar Retno.

Pekan ini bahkan Pemerintah mengatakan siap mengeluarkan Rp 70 miliar untuk mempromosikan betapa Indonesia aman sebagai tujuan wisata dan investasi.

Tapi, mengapa Kerajaan Saudi tak percaya?

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan  adanya  sinyalemen  keputusan larangan orang Indonesia masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh, di duga tidak di buat Saudi  sendirian, namun  berindikasi adanya  pengaruh  argumentasi  yang di kemukakan oleh Sejumlah diplomat Barat, termasuk Amerika dan Australia, menyatakan keraguan penanganan virus corona oleh Indonesia, indikasi ini nampak saat adanya  pertemuan tertutup dengan Menteri Terawan, mereka mendesak Indonesia "untuk secara aktif melakukan deteksi kasus”

Sementara itu, Sumber diplomatik AS mengungkapkan, duta besar dari beberapa negara Barat telah menyampaikan keprihatinan mereka kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan pejabat senior lainnya. Selain itu, keraguan terkuat pemerintahan asing didukung oleh fakta bahwa ada satu pasien Jepang yang terdeteksi positif corona sepulang dari Indonesia.  Artinya, virus itu jelas ada di Indonesia. Bahwa Pemerintah Indonesia tak menemukannya: soal terletak pada lemahnya metode deteksi dan pengujian, menurut mereka, Itu bisa berbahaya karena memberi rasa aman yang semu

Melansir The Sydney Morning Herald, Kamis (27/2) kemaren, beberapa poin pembicaraan ini para pejabat AS edarkan yang dirancang untuk memastikan diplomat-diplomat asing menyampaikan pesan tersebut dalam pertemuan tertutup dengan Kementerian Kesehatan RI.

"Kami meyakini, penting bagi pemerintah Anda untuk secara aktif melakukan deteksi kasus," demikian isi salah satu pesan itu.

Poin lain menyebutkan, banyak rumahsakit di Indonesia tidak memiliki alat pelindung diri (APD) yang memadai, tak ada ruang isolasi yang cukup, dan transportasi spesimen tidak memadai.

Namun demikian terlepas dari itu semua, dampak dari Dari hasil pantauan sejak kemaren, hingga hari ini,kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk  sementara ini, melarang  orang Indonesia masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh karena kondisi semakin merebaknya virus Corona di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga bertetangga dengan Singapura, negeri tropis yang kini memiliki jumlah pasien corona terbanyak di Asean, kondisi teresebut berimplikasi menimbulkan persoalan bagi masyarakat jamaah Umroh Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah di Arab Saudi, mereka yang sudah terdaftar dan sudah siap berangkat, namun terpaksa gagal berangkat, sehingga dari hasil pantauan republiksatu.com, nampak dari mereka, menumpuk di bandara Soeta, dari hari kemaren kamis, 27/2/2020 hingga hari ini, Jumaat, 28/2/2020, mereka merasa kecewa terhadap keputusan kerajaan Arab Saudi yang melarang mereka masuk ke Arab Saudi.

“Ya, mas, kami sangat kecewa dengan keputusan tersebut, kami sudah siap untuk berangkat, tapi ternyata tertunda,”kata Umar(45) salah seorang jemaah Umroh, ketika di temui di Bandara Soeta, Jumaat, 28/2/2020.

 Bukan hanya terlantarnya jemaah umroh di Bandara Soeta, namun kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi itu juga berimbas Industri travel umrah dan haji Indonesia yang  diperkirakan merugi sekitar Rp 2 triliun per bulan, akibat adanya kebijakan pelarangan penerbitan visa umrah oleh Kerajaan Arab Saudi.

Hal ini di sampaikan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan pihaknya berharap pemerintah memberikan solusi atas dampak dari pelarangan penerbitan yang dialami para travel haji dan umrah kepada para jamaah di Indonesia. Dia mengatakan akibat pelarangan itu, pihaknya mengalami kerugian paling tidak sekitar Rp2 triliun per bulan.

“Sebulan paling tidak Rp2 triliun kurang lebih,” katanya ketika dihubungi, Jumaat (28/2).

Dalam hal ini,  jamaah yang sudah terlanjut mendaftar dan bahkan akan berangkan mau tidak mau harus dijadwal ulang.

Dia pun meminta seluruh mitra dalam hal ini mitra penerbangan, hotel, bus, katering, handling dan vendor lainnya untuk membantu proses penjadwalan ulang (reschedule) dengan tidak menghanguskan deposit serta tanpa syarat yang memberatkan agen perjalanan.

Di sisi lain dia  juga berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi di jakarta untuk membantu proses perpanjangan masa berlaku visa jamaah umroh yang sudah terbit tanpa syarat yang memberatkan travel umroh dan jamaahnya. Seperti diketahui, Arab Saudi memutuskan menutup sementara akses masuk bagi warga negara asing lantaran  sebagai antisipasi merebaknya virus corona atau COVID-19.

“Kami juga meminta para anggota travel umroh untuk melakukan perencanaan kembali tentang jadwal penerbangan jamaah sehingga hak jamaah tetap bisa ditunaikan.”

Adapun, pada 2019 lalu, Syam mengatakan total jamaah umrah yang berangkat dari travel umrah dan haji yang terdaftar sebagai anggota Sapuhi sebanyak 4.900 orang jamaah.

 


0 Comments


Leave a Comment