JPMI Desak Erick Tohir Mundur Karena Minta Dana Talangan Di Tengah Kondisi APBN Defisit

Republiksatu.com, Jakarta;

Permintaan anggaran negara dari APBN oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Dana Talangan, dinilai tidak tepat. Apalagi permintaan anggaran tersebut dilakukan ditengah kondisi APBN yang defisit, akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. sampai saat ini masih merasa aneh dan janggal. Pasalnya, menurut Deni, ditengah APBN Defisit seharusnya BUMN sebagai jantung negara, bisa tampil berperan membantu negara, dengan cara memberikan semua deviden dari perusahaan yang dikelola oleh BUMN, demikian disampaikan Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar saat di kepada awak media di Kawasan Senayan Jakarta Selatan, Selasa 14/7/2020

“Saya merasa heran dengan permintaan  anggaran dari BUMN, padahal  postur APBN kita saat ini kan sedang mengalami defisit akibat kebijakan PSBB, kalau defisit artinya negara kekurangan anggaran. Kemudian negara punya usaha kan, seharunya usaha-usaha itu memberikan untung, apalagi ini usaha negara,  kalau semua usaha-usaha negara di BUMN itu rugi semua. Ini kan aneh, Gak mungkin rugi semua,” kata Deni, Mantan Ketua HMI Cabang Ciputat Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah yang akrab dipanggil Goler .

Menurutnya,  postur APBN Tahun 2020 yang defisit itu bisa ditutupi, apabila Menteri BUMN, Erick Thohir serius mengelola semua perusahaan negara yang dinaungi Kementerian BUMN itu. Kondisi APBN yang defisit saat ini sebenarnya sangat bisa diatasi, jika Erick Thohir serius mengurus BUMN, banyak caranya, salah satunya dengan cara, memberikan semua deviden perusahaan yang dikelola oleh BUMN untuk negara. Baik itu dari deviden perusahaan, aset perusahaan maupun pajak perusahaan BUMN

 “Di  UU No 19 Tahun 2003 Tentang Kementerian BUMN. Dimana dalam pasal (2) dijelaskan, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk “Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, dan penerimaan negara pada khususnya, saat ini kehadiran Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir, amanat dalam UU No 19 Tahun 2003 itu tidak dijalankan sesuai Undang-Undang tersebut,”tukas Deni.

Ia juga mengungkapkan bahwa Faktanya hari ini fungsi BUMN dalam UU tidak dijalankan oleh Erick Thohir. Justru yang ada Menteri BUMN ini meminta anggaran dari APBN yang defisit ini, sebesar 155 Triliun. Maksudnya apa, dan dimana menopang perekonomian negaranya,

“Ini jelas sangat membebani Negara,. Menteri BUMN, Erich Thohir ini seharusnya jadi Super Hero untuk negara, bukan malah jadi lintah darat buat negara ini,sebaiknya Erikc Tohir kalau tidak mampu mengelola BUMN di Negeri ini, mundur saja” pungkas Deni.


0 Comments


Leave a Comment