JPM Desak Puan Batalkan Pengadaan Kelengkapan Sarana Rumdis anggota DPR saat Pendemi Covid 19

Republiksatu.com, Jakarta; Ironis, disaat sebagian besar Rakyat Indonesia dan Pemerintah Pusat/Daerah berjuang melawan pendemi Covid-19 saat ini DPR-RI via Sekretariat Jenderal melaksanakan Proyek Pengadaan Kelengkapan Sarana Rumah Jabatan anggota DPR-RI Kalibata dan  Ulujami yg bernilai total Ratusan Miliar. Disaat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengurangi banyak Proyek Kegiatan Pembangunan supaya pos anggaran di fokuskan untuk  menanggulangi korban bencana Covid-19, maupun masyarakat berdampak Pandemik covid-19, namun ironisnya,  justru  terdapat  temuan  pos anggaran untuk pengadaan kelengkapan Rumah Dinas Anggota  DPR RI yang nilainya mencapai puluhan milyar rupiah, demikian di sampaikan Ivan Parapat, SH Ketua Jakarta Procurement Monitoring ( JPM) kepada republiksatu.com, Kamis,9 Juli 2020 di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

“Kami menilai proyek Pengadaan Kelengkapan Sarana Rumdis Anggota DPR RI, menunjukan adanya dugaan DPR RI tidak memiliki kepeduliaan terhadap masyarakat terdampak pandemik covid-19 “ungkap Ivan

Ivan pun menggungkapkan beberapa Proyek Pengadaan Kelengkapan Sarana Rumah Dinas Anggota DPR RI, yakni

  1. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR.RI Kalibata blok A-B HPS

Rp. 39.727.710.000,-

  1. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata blok C-D HPS Rp. 37.700.000.000,-
  2. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata blok E-F HPS Rp. 34.000.000.000,-
  3. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami HPS Rp. 9.000.000.000,-

“Selain proyek tersebut menunjukkan tidak ada rasa kepeduliaan terhadap kondisi masyarakat akibat pandemic covid-19, kami menduga proses lelang proyek tersebut, juga terindikasi tidak berlangsung sebagaimana mestinya”tukas Ivan.

Ivan juga menyampaikan bahwa dalam salah satu proses Lelang  Pengadaan Kelengkapan Sarana  RJA DPR-RI Kalibata blok A-B HPS Rp. 39.727.710.000,- dengan penetapan Pemenang PT. Karya Mentari Beraya dgn harga Rp. 38.928.186.000,- diduga terjadi Tindak Pidana Korupsi, indikasi ini nampak dengan adanya selisih angka yang cukup signifikan yakni sebesar Rp. 2.484.949.500,- dengan  salah satu Penawar Terendah PT. Deka Sari Perkasa Rp. 36.443.236.500,-, penyelenggaraan  tender yang  dikelola bag. Layanan Pengadaan Setjen & BK-DPR unit Pokja Pemilihaan Adapun Pengadaan Sarana Kelangkapan Rumah Jabatan Anggota DPR-RI, nampaknya seakan-akan berlangsung sesuai prosedur, namun apabila di telusuri, pelaksanaan Tender Proyek tersebut, berindikasi adanya peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Karena itu, Imbuh Ivan, agar menghindari rusaknya rasa Keadilan Masyarakat n Pemerintah yg saat ini terus berjuang melawan pendemi Ckvid-18 sekaligus mencegah Kerugian Negara yg melanggar UU. No.31/1999 jo. UU. No. 20/2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LSM JPM mendesak ibu Puan Maharani sbg Ketua DPR-RI mengambil sikap tegas dgn Kewenangan yg ada Membatalkan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR-RI Kalibata & Ulujami TA 2020

“Kami mendesak Ketua DPR RI agar membatalkan Proyek tersebut, krn disaat ini Pemerintah bersama Rakyat Indonesia berjuang meminimalisir dampak Covid-19 dgn anggaran makin terbatas sementara Sektetariat Jenderal DPR-RI melakukan Pengadaan menghambur hamburkan uang rakyat Ratusan Miliar Rupiah & Tdk peka terhadap penderitaan rakyat khususnya yang terdampak Covid-19.”pungkas Ivan.


0 Comments


Leave a Comment