Pengaruh Merosotnya Harga Sumber Daya Energi, Terhadap Pendapatan Negara di Era Pemerintahan Jokowi

Republiksatu.com, Jakarta; Situasi pendapatan Negara yang cenderung mengalami penurunan saat ini bukan merupakan dampak dari situasi sekarang semata, namun merupakan dampak dari  akumulasi selama lima tahun terakhir. Tata kelola keuangan yang buruk, utang tanpa perhitungan, dan penggunaan dana publik secara sembarangan dalam proyek proyek pemerintah, demikian di sampaikan Salamuddin Daeng pengamat ekonomi saat di hubungi republiksatu.com, melalui telpon genggamnya, di   Jakarta Kamis, 12/3/2020

“Apa pemicunya merosotnya pendapatan negara ? Paling besar faktor harga minyak mentah  yang  rendah selama lima tahun terakhir. Harga minyak yang rendah mengakibatkan pendapatan Negara baik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jatuh, dan penerimaan negara dari pajak sektor migas juga jatuh,”ungkap Salamuddin Daeng

Menurutnya, Pendapatan negara dari pajak migas jatuh dikarenakan juga investasi yang sektor migas akan melemah. Tidak ada lagi investor yang tertarik masuk ke dalam sektor hulu migas. Akibatnya pendapatan pajak juga menjadi sangat minim. Secara bersamaan PNBP migas dan pajak migas berkurang secara bersamaan. Memang Tahun 2018 kejatuhan harga minyak, masih tertolong oleh harga batubara yang masih bagus. Sehingga pendapatan negara masih ada dari sektor batubara. Sebagaima tahun 2018 keduanya masih mengkontribusikan PNBP mencapai Rp 400 an triliiun. Namun tahun 2019 dan saat ini kedua komoditi andalan yang menopang pendapatan negara ini ambruk. Maka dampaknya PNBP dan pajak sektor migas dan batubara akan ambruk secara bersamaan.

“Celakanya lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melemah akibat dari penurunan harga komoditas minyak, gas, batubara, sawit, dan lain sebagainya. Sehingga pendapatan negara dari PNBP dan pajak secara otomatis akan berkurang secara drastis. Pelemahan pertumbuhan ekonomi kian diperparah oleh pelemahan pasar ekspor. Lagi lagi ekspor komoditas kehilangan pasarnya yakni Tiongkok sebagai pasar utama dan negara negara sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ini akan memukul penerimaan pajak pemerintah”ujarnya

Ia juga menambahkan bahwa Keadaan semakin berat karena analisis dan cara pandang pemerintah terhadap keadaan yang terjadi keliru. Di duga Roadmap pemerintah salah dalam memetakan kondisi ekonomi global, kecenderungannya, dan pembacaan ekonomi nasional dan kecenderungannya. Semua peta diatas meja pemerintah Jokowo keliru, sehingga respon terhadap keadaan menjadi salah dan fatal.

Tindakan paling gegabah adalah mengggunakan dana publik untuk menopang APBN, seperti dana perbankkan terutama bank BUMN, dana perusahaan asuransi, dana jamsostek, dana asabri, dana taspen dan dana pensiun karyawan BUMN. Pemggunaan dana dana publik tersebut dialokasikan untuk membiayai proyek proyek jangka panjang seperti infrastruktur. Sehingga sekarang mewariskan beban kewajiban yang sangat besar bagi keuangan pemerintah.

“Jika pelemahan harga minyak yang saat ini berada pada harga 31 dolar per barel dan harga batubara yang berada di 45 dolar per ton ini terus berlanjut maka hampir dipastikan Jokowi tidak mungkin dapat melanjutkan APBN 2020.”tandasnya,

Di akhir perbincangan,  ia mengemukakan kekhuatirannya, tentang  bagaimana cara pemerintah membayar dana publik, seperti dana bank, dana Jamsostek, dana haji, dana asabri, dana pensiun, dana taspen, dana seluruh perusahaan asuransi yang saat ini dibenamkan dalam surat utang negara?

“Ya, semoga saja, Pemerintah Jokowi menyadari kebijakannya yang kurang tepat tersebut,”pungkas Salamuddin Daeng


0 Comments


Leave a Comment