Ekonomi Indonesia di Perlemah dan terancam Krisis oleh Tingginya Hutang Luar Negeri

Republiksatu.com,Jakarta; Kondisi keuangan negara dan fiskal (APBN), saat ini, memang cukup memprihatinkan, bahasa halus ketimbang gawat, hal ini disampaikan Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) sebagai pembicara tunggal, pada acara Diskusi terbatas, di selenggarakan oleh Klinik Kebangsaan,di  Jl. Percetakan Negara IV no. 1 Jakarta Pusat.,   Rabu, 11 Maret 2020 .

“Kondisi utang pemerintah hingga Januari 2020 sebesar Rp 4.817,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2019 yang mencapai Rp 4.498,6 triliun, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan,”ungkap Antony

Menurutnya, kondisi hutang yang mengalami peningkatan cukup signifikan tersebut, tidak sebanding dengan pendapatan Pajak, Sampai dengan triwulan I-2019 (Q1-2019), penerimaan pajak jauh di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Di mana, setoran pajak termasuk cukai pada Q1-2019, hanya Rp270,33 triliun, Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar tercatat Rp9,62 triliun saja. Sehingga, total jenderal penerimaan pajak dan bea dan cukai pada Q1-2019 sebesar Rp279,95 triliun. Capaian ini hanya 15,67% dari target APBN 2019. Jadi, bolehhlah disebut sangat rendah plus memprihatinkan. Dengan kinerja seperti ini, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun tajam. Rasio pajak terhadap PDB pada Q1-2019 hanya 7,4% saja.

“Rasio yang rendah ini sangat membebani ekonomi nasional. Defisit APBN akan membesar. Utang negara juga akan membesar. Oleh karena itu, kondisi keuangan negara yang terpuruk ini sulit diharapkan dapat memberi stimulus pembangunan ekonomi,”tukas Antony

 Ia juga menambahkan kalau tidak ada perbaikan yang berarti untuk meningkatkan penerimaan pajak, bukan tidak mungkin terjadi krisis APBN dalam waktu dekat ini. Artinya, defisit APBN akan mencapai 3 persen yang merupakan batas maksimum yang dibolehkan undang-undang, tetapi belanja negara dalam kondisi rendah, sehingga pemerintah tidak mempunyai daya untuk meningkatkan belanja dan ekonomi nasional,

Dalam diskusi yang di pandu oleh dr. Zulklifi ini, selain menghadirkan Antony, juga menghadirkan Djoko Edy Sucipto Abdurrahman mantan mantan anggota DPR RI periode 2004 -2009, Bunda Indra aktivis Perempuan di Era Kemerdekaan, serta Daryanto yang juga mantan anggota DPR RI, serta sekitar 30-an peserta diskusi dari berbagai kalangan, diantaranya dari kalangan komunitas driver ojek online.

Dalam diskusi ini, Joko Edy menegaskan itulah sebabnya Pemerintah ngotot untuk segera memberlakukan RUU Omnibuslaw, dengan harapan akan membuka peluang bagi hadirnya investasi dari luar negeri, padahal situasi saat ini, posisi Indonesia sendirian, tidak punya teman yang bisa bergandeng tangan untuk saling menguatkan, dan saling menguntungkan dalam berinvestasi.

“Lha, kalau sudah tidak punya teman, maka saya menduga investor yang mau berinvestasi ke Indonesia, itu dari Negara mana?ya, tentunya, dari Negara yang memberi hutang kepada Indonesia, ini artinya ekonomi Indonesia di jajah oleh hutang luar negeri, dari Negara yang itu-itu juga bukan dari Negara lain,”ungkap Joko Edy.

Diskusi yang berlangsung dalam suasana dinamis ini, berakhir dengan suatu pengungkapan adanya fenomena  bahwa perekonomian Nasional cenderung bakal di hadapkan pada situasi krisis yang bisa menambah jumlah kemiskinan di negeri ini.

 


0 Comments


Leave a Comment