Dishub DKI Jakarta Larang Sandar Kapal Trans 1000

Republiksatu.com, Jakarta; Kapal baru Trans 1000 TW 01 dilarang bersandar di Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara oleh  Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta karena dianggap menghambat revitalisasi transportasi di perairan Kepulauan Seribu.  Senin (9/3/2020) petang.di kawasan Kali Adem Jakarta Utara

 Padahal, kapal berkapasitas 100 orang itu telah mengantongi sejumlah izin dari Kementerian Perhubungan, termasuk memiliki regulasi terbaru dengan sistem GPS Automatic Identifikasion System (AIS) yang wajib dilaksanakan sejak 20 Februari 2020.

Kejadian ini mendapat tanggapan dari Direktur Utama PT Trans 1000 Jakarta Nana Suryana sempat berargumen dengan Kepala Pelabuhan Kali Adem. Kala itu, Kepala Pelabuhan berdalih larangan bersandar atas perintah Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Katanya kami dianggap tidak berkoordinasi dengan dinas perhubungan terkait rencana bersandarnya KMP Trans 1000 TW-01 di Dermaga Kali Adem, Muara Angke,” kata Nana kepada pers Selasa (10/3/2020) di kantornya

Nana menyebutkan, meski menjadi kapal baru pihaknya telah memiliki dokumen dan perizinan lengkap, mulai dari SIUPAL, SIOPSUS, dan RPK dari Kementerian Perhubungan dan Port Clerance (Surat Izin Berlayar) dari syahbandar setempat (KSOP Sunda Kelapa dan KSOP IV Muara Angke). “Parahnya dilakukan larangan itu tidak dilakukan secara resmi dan tanpa surat,” jelasnya

Nana menyayangkan langkah Dishub melarang kapalnya bersandar di Dermaga Kali Adem. Sebab sepengetahunnya, KSOP IV Muara Angke sempat dihubungi Kabid Pelayaran Dishub DKI Reny D A, yang mempertanyakan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Di sisi lain, keberadaan Kapal Trans 1000 TW telah diminta Kabupaten Kepulauan Seribu dengan menerbitkan surat hasil CRM kepada pihaknya. Dalam surat itu, PT Trans 1000 Jakarta diberikan kesempatan untuk meremajakan 33 kapal tradisional di Kepulauan Seribu dan ditembuskan kepada seluruh kepala dinas teknis terkait,

“Itu yang membuat kami tidak mengerti tujuan Dishub DKI melarang kapal kami sandar di Kali Adem,“ keluhnya

sementara itu, saat di konfirmasi soal kejadian tersebut, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo enggan menanggapi anggapan pihaknya menghambat revitalisasi transportasi di perairan Kepulauan Seribu. Meski demikian, ia membenarkan melarang kapal itu bersandar.

“Mereka tidak menyampaikan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) sesuai peratutan perundang-undangan,” tuturnya.
Sedangkan mengenai regulasi AIS yang diatur Kemenhub, Syafrin menjelaskan hal itu bukan kewenangannya. Ia mempersilakan kementerian menerapkan Regulasi AIS. “kita serahkan ke kemenhub,” 

 


0 Comments


Leave a Comment