Republik Satu – Masyarakat dan media beberapa kali memunculkan berita perihal carut marutnya pengelolaan sampah di Bandung Raya, yang dibuang di TPK Sarimukti Cipatat Bandung Barat termasuk dugaan korupsi dalam pengelolaanya bahkan masyarakat Bandung Barat merasa diperlakukan tidak adil hanya dibolehkan membuang 17 ritme, sementara kota Bandung 160 rit sedangkan lokasi ada di KBB dan dampak lingkungannya sangat serius.
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB Gunawan Rasyid, Selasa (28/01/2025), menyampaikan kepada media bahwa pengelolaan sampah Bandung Raya dibawah BPSR/PTSR diduga hanya dijadikan ajang bancakan oleh oknum yang hanya mengambil keuntungan disela carut marutnya pengelolan sampah termasuk di TPK Sarimukti.
Kepala Dinas LH dan Kepala BPSR/ PSTR Jabar yang membawahi TPK Sarimukti ‘Lulut Nambo dan Legok Nangka harus diminta pertanggungjawaban karena diduga ketiga kegiatan tersebut diduga gagal dalam target pengelolaan sampah di Bandung Raya,” sementara dugaan biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan milyar akan tetapi tidak jelas.
LAKI-KBB secara khusus sudah melakukan investigasi di TPK Sarimukti dan ditemukan daya tampung sampah yang sudah sangat overload dari awal yang sifatnya sementara hanya 9 juta ton sekarang sudah mencapai 24 juta ton bahkan sempat terjadi kebakaran di tahun 2023, tragedi TPA Leuwigajah tidak boleh terulang, ujar Guras.
Ditemukan juga adanya dugaan pelanggaran pengelolaan IPAL yang menelan biaya 600 juta/bulan sementara air lindi dari tumpukan sampah diduga banyak yang tidak melewati IPAL, sehingga terjadi pencemaran yang serius di masyarakat sekitar dan petani ikan Jaring Apung Waduk Cirata.
Saat ini TPK Sarimukti diduga masih dikenakan sanksi oleh Gakkum KLH dan masih menyisakan satu poin yang belum terpenuhi, ujar Guras sapaan akrab Ketua LAKI KBB ini.
Diduga banyak oknum yang memanfaatkan carut marut tersebut membuang limbah B3 di sekitar TPK Sarimukti, sehingga kami sebagai warga Bandung Barat beberapa kali meminta kepada Dinas LH Jabar untuk menutup TPK Sarimukti karena Bandung Barat bukan TONG SAMAPAH, 1.8 JUTA WARGA KBB BUKAN TIKUS ” ujarnya.
Ini kedaruratan beberapa hari kedepan kami jamin akan terjadi persoalan sampah yang sangat serius karena sekarang tumpukan sampah dimana mana, masyarakat sudah banyak yang mengeluh merasakan bau sampah.
Solusinya Pemda Jabar dan Pemerintah Pusat harus menyediakan anggaran berikut teknologi tepat guna yang memilikimu nilai ekonomi tinggi ditempatkan di Kabupaten/Kota bahkan Kecamatan, tingkatkan 1 eskalasi kebutuhan alat sesuai volume sampah yang dihasilkan, tidak perlu mengambil teknologi dari luar negeri di kita ada ITB, IPB ada Pindad serta ada PT DI yang mampu merekayasa teknologi, tegas Guras.
Kami sendiri sudah menyimpan bukti dugaan tindak pidana korupsi tentang biaya pengelolaan IPAL 600 jt/ bulan dan revitalisasi IPAL senilai 9 milyar tahun 2023 yang diduga tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
Di akhir tahun 2024 Perluasan TPK Sarimukti seluas 6 hektar dengan nilai 19 milyar, cenderung hanya jadi bancakan karena diduga ada proses yang dilanggar Persetujuan Teknis dari KLH seharusnya tidak keluar karena sampai saat ini pengelolaan IPAL belum diperbaiki sesuai standar, bahkan saat tanda tangan kontrak perluasan TPK Sarimukti diduga masih belum menyelesaikan sangsi dari Gakkum KLH, artinya ada dugaan penyalahgunaan wewenang.
LAKI-KBB sangat mengapresiasi gerakan cepat dalam masa transisi Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Dedi Mulyadi/KDM dalam upaya rasionalisasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dalam diskusi dengan para OPD banyak terungkap penempatan anggaran yang tidak rasional bahkan nilainya kalau ditotal mencapai triliunan.
Salah satu contoh untuk pemeliharaan kelistrikan di Dinas Pendidikan Jabar mencapai 5.7 milyar lebih, LAKI-KBB menjamin kalau tidak dikoreksi akan menjadi temuan pelanggaran tindak pidana korupsi, dan kalau koreksi ini konsisten dijalankan akan terjadi efisiensi minimal 20 % dari APBD Pemda Jabar senilai 36 triliun identik dengan 7.2 triliun bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih prioritas, ucapnya.
KDM bisa meminta dilakukan audit forensik kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPK Sarimukti dan perkiraan hitungan kami kerugiannya akan melebihi kerusakan lingkungan pengelolaan tambang di Bangka Belitung yang mencapai ratusan triliun.
LAKI-KBB memberikan CHALLENGE/tantangan kepada Kang Dedi Mulyadi untuk membongkar dugaan mafia terhadap pengelolaan sampah dibawah BPSR/PTSR meliputi Lulut Nambo Bogor yang diduga gagal, Legok Nangka Kabupaten Bandung tidak pernah selesai sejak tahun 2010 serta TPK Sarimukti yang tujuan awalnya pembuangan sampah sementara, sejak tahun 2006 saat ini sudah sangat over load mencapai 24 juta ton, dugaan mafia tersebut banyak melibatkan korporasi besar dari Jakarta “kira kira wani teu Kang DM ?” ujar Guras.
LAKI-KBB sendiri meyakini KDM sejak awal sangat peduli lingkungan, peduli terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan serta sangat anti korupsi, kepemimpinan beliau bisa inklusif mudah-mudahan mau berdiskusi bersama masyarakat kecil seperti kita ini.
LAKI-KBB sendiri sedang mempersiapkan pelaporan melalui Kejagung terhadap dugaan Tipikor serta gugatan class action kepada Pengadilan Tinggi Jabar atas kerusakan lingkungan, pungkas Guras.***
Sumber : LAKI KBB
AR
